Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memastikan keamanan dan kebersihan di lingkungan Masjid Raya Al-Bakri, hal tersebut ditekankan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Senin (15/09/2025).

Dalam rapat tersebut, Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Pemprov Lampung akan bertindak sebagai penanggung jawab utama untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan Masjid Raya Al-Bakrie.

“Kita anggap Al-Bakrie sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kita. Kita harus all out turun ke sana, memastikan semua pemanfaatan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Pemerintah provinsi akan mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan dukungan anggaran dan tugas masing-masing untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan pemanfaatan masjid. Hal ini dilakukan karena Masjid Raya Al-Bakrie merupakan masjid kebanggaan provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Pemprov Lampung akan mendorong para pegawai provinsi untuk melaksanakan salat lima waktu serta mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan pemerintahan di ballroom masjid.

“Intinya, Pemprov hadir dalam tata kelola Masjid Raya Al-Bakrie,” jelas Marindo.

Selain itu, akan rutin dilaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan seperti Jumat Bersih atau Minggu Bersih di lingkungan masjid. Seluruh upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung terlaksananya kegiatan di masjid yang baru saja diresmikan pada 12 September 2025 lalu, tetapi juga untuk mempromosikan Masjid Raya Al-Bakrie sebagai pusat kegiatan Islami di Lampung.

“Kami ingin masyarakat merasa nyaman, baik di pelataran maupun di dalam masjid,” tutup Marindo.

Saat ini, prioritas utama adalah memastikan keamanan dan kebersihan lingkungan masjid untuk kenyamanan seluruh pengunjung.*

JurnalKota.net – JAKARTA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Acara Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Pertemuan ini menekankan pentingnya tiga poin krusial, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Seluruhnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan yang mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita” ini berlangsung di Ruang Chandra, Gedung BI, Jakarta Pusat.

Selain Gubernur Mirza, hadir pula Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Perwakilan BI Lampung Bimo Epyanto, serta sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD dari berbagai provinsi.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyoroti tiga poin krusial, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Ia menegaskan, ketiga hal tersebut menjadi kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa keberhasilan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada sinkronisasi, sinergitas, dan akselerasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks.

Gubernur Mirza menyampaikan, partisipasi aktif para pemimpin daerah diharapkan dapat memperkuat peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian. Ia menambahkan, langkah ini juga penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, termasuk di Provinsi Lampung.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat nilai tambah (value-added) produk pangan terutama beras dengan mencegah pengiriman gabah keluar daerah.

Seperti diketahui, sejak Mei hingga Agustus 2025, Satpol PP Provinsi Lampung bersama instansi terkait telah memutar balik sedikitnya 15 kendaraan pengangkut gabah di Pelabuhan Bakauheni.

Total muatan yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 128 ton gabah, yang rencananya dikirim ke Banten, Jawa Barat dan Indramayu. Langkah ini diharapkan mampu menjaga agar gabah Lampung tetap diolah di dalam daerah, sehingga nilai tambah ekonomi, ketersediaan beras, serta stabilitas harga bagi masyarakat dapat terjamin.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, yang ditemui setelah Rapat Pembahasan Pengawasan Gabah di Provinsi Lampung, Senin (15/9/2025), menegaskan bahwa pemerintah mendorong hilirisasi dilakukan di daerah agar nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh petani.

“Hilirisasi ini bila dilakukan di daerah itu akan menjadikan nilai tambah bagi petani. Added value itu bisa mendapatkan nilai tambah untuk mendukung kesejahteraan petani. Itu kenapa dari proses hulu-hilir ini dijaga di daerah,” jelasnya.

Menurut Mulyadi, Lampung sebagai lumbung pangan nasional menargetkan capaian gabah kering panen sebesar 3,5 juta ton pada 2025. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah melalui Satpol PP, Dinas terkait, hingga Bulog akan diperkuat untuk mengawasi agar gabah tidak keluar Lampung sebelum diproses.

“Itu penting, karena beras ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Tujuan pemerintah adalah untuk menjamin terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini lebih penting,” tegasnya.

Mulyadi juga menyampaikan bahwa sudah menyerap 111 persen dari target, yakni sebanyak 171 ribu ton gabah.

Gabah yang belum terserap akan tetap ditampung melalui skema kemitraan Bulog dengan mitranya sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp6.500.

Sementara itu, dukungan penuh datang dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Haris Dianto pengurus Perpadi menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah memutarbalikkan kendaraan yang membawa gabah keluar Lampung.
“Sangat mendukung. Kalau dari Perpadi sih sangat mendukung sekali. Kalau diputar-balik, karena kan itu penegakan perda. Perpadi kan hanya bisa mendukung saja,” tegasnya.

Menurutnya, jika gabah terus mengalir keluar daerah dengan harga tinggi, maka berpotensi mendorong lonjakan harga beras di dalam negeri.

Haris juga menekankan bahwa keberadaan penggilingan padi di Lampung sangat strategis.

Ia menilai selain menjaga pasokan beras, penggilingan juga menyerap tenaga kerja lokal dan menghasilkan produk turunan yang bermanfaat.

“Gabah kalau nggak digiling oleh penggilingan padi, mana bisa jadi beras ? Nah ini pentingnya penggilingan-penggilingan padi. Hasil gilingnya bisa dimanfaatkan di Lampung, diproses di Lampung, kemudian hasil berasnya boleh keluar Lampung. Kalau hasil berasnya pasar bebas ke mana saja, mau keluar negeri pun boleh,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah pemerintah saat ini patut diapresiasi karena mampu melibatkan Perpadi sebagai mitra strategis.

“Alhamdulillah saya terima kasih. Penggilingan padi ini menjadi suatu ikon yang memang betul-betul harus bersinergi bersama pemerintah, diperhatikan, karena memang sangat strategis,” pungkasnya

Dengan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan distribusi gabah tetap terkendali, harga beras lebih stabil, dan kesejahteraan petani serta masyarakat Lampung dapat terjamin.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bakrie Amanah akan selalu hadir secara all out untuk memastikan pengelolaan yang baik dari sisi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke Masjid Al-Bakrie.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Pembahasan Kebersihan dan Keamanan Masjid Raya Al-Bakrie, di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Senin (15/9/2025).

“Pemprov harus hadir secara all out untuk memastikan pengelolaan yang baik dari sisi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke Masjid Al-Bakrie,” ujar Marindo.

Sejak diresmikan pada 12 September 2025, Masjid Raya Al-Bakrie yang berlokasi di Pusat Kota Bandarlampung ini menjadi landmark baru dan menarik minat besar dari masyarakat, tidak hanya dari dalam kota tetapi juga dari luar daerah.

Menurutnya, animo masyarakat yang tinggi, ini harus dibarengi dengan pengelolaan yang optimal agar masjid tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bersahabat bagi semua kalangan.

“Banyak masyarakat dari luar Bandarlampung ingin berkunjung ke masjid ini. Kita harus memastikan bahwa lingkungan masjid bersih dan aman, baik di dalam maupun di luar area,” katanya.

Marindo melanjutkan Pemprov Lampung akan menempatkan personel Satpol PP secara rutin guna memastikan keamanan dan ketertiban lingkungan masjid tetap terjaga.

Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, khususnya pada malam hari atau akhir pekan, Pemprov juga akan menyusun skema lalu lintas untuk menghindari kemacetan di sekitar area masjid.

“Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kemacetan serta memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang datang beribadah maupun beraktivitas sosial,” katanya.

Tak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Raya Al-Bakrie juga dirancang sebagai pusat pembinaan umat dan kegiatan sosial-ekonomi.

Masjid ini dilengkapi dengan ballroom serbaguna, ruang terbuka hijau, taman bermain yang ramah keluarga, serta lebih dari 70 gerai UMKM yang memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Di pelataran ruang terbuka, masyarakat dapat bersantai dan menikmati suasana religius sekaligus kekeluargaan.

Marindo menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di Masjid Raya Al-Bakrie merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam menghadirkan ruang publik keagamaan yang representatif dan terawat.

Ia turut mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat masjid kebanggaan masyarakat Lampung tersebut.

“Masjid ini harus menjadi tempat yang inklusif, terbuka, dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura memimpin Apel Mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Senin (15/09/2025).

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung kembali meraih penghargaan “Provinsi Layak Anak (PROVILA)” dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Ini merupakan kali ketiga bagi Lampung, bersama 12 provinsi lainnya.

Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti sinergi luar biasa antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Gubernur menekankan bahwa penghargaan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melindungi, menjamin hak, dan memenuhi kebutuhan anak-anak di Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan keberhasilan ini sebagai motivasi dan kepedulian. Tujuannya agar Lampung tidak hanya mempertahankan predikat Provinsi Layak Anak, tetapi juga menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh anak.

“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita jaga bersama hak-hak mereka yang meliputi Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan, dan Partisipasi,” ujar Gubernur.

Sebagai komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki layanan khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Pinggungan Sebuai.

PUSPAGA merupakan layanan berbasis masyarakat yang disediakan gratis sebagai wadah pembelajaran, edukasi, dan konseling bagi keluarga, yang ditangani oleh tenaga ahli seperti konselor dan psikolog.

Sementara itu, TPA Pinggungan Sebuai adalah tempat penitipan anak sekaligus taman asuh yang dirancang dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan mereka. Kedua fasilitas ini dapat diakses selama hari kerja di Gedung Pinggungan Sebuai, Jalan WR. Mongonsidi No. 69, Teluk Betung.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Lampung ke-V Tahun 2025 bertempat di Radisson Hotel Lantai V Meeting Room, Minggu (14/09/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya musyawarah ini.

“Ini menjadi momentum dan ajang untuk memperkuat, memperkokoh solidaritas komitmen dan menumbuhkan kembali peran sosial PSMTI dalam membangun Lampung dan juga kota Bandar Lampung dengan tema Harmoni dalam kebersamaan,” ucapnya.

Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut juga menyoroti keberagaman budaya yang ada di Provinsi Lampung dan berharap keberagaman itu dapat menjadi salah satu hal yang dapat memajukan daerah Lampung.

Lebih lanjut, Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa kolaborasi antar semua elemen masyarakat merupakan hal yang sangat fundamental.

“Kolaborasi itu tidak harus menghilangkan identitas kita, suku ras agama atau gender kah. Beliau menekankan bahwa kolaborasi itu adalah share value, apa nilai terbaik dalam diri kita apa nilai terbaik dalam kawan-kawan kita, saudara-saudara kita itu yang kita kontribusikan untuk Lampung Maju ini. Kuncinya adalah share value kemampuan share value dengan sangat bagus hanya bisa dikemukakan dengan komunikasi,” tegasnya.

Gubernur dalam kesempatan tersebut juga menyinggung tentang pentingnya menjaga solidaritas sosial di tengah berbagai tantangan, dimana salah satunya bagaimana Lampung mampu melewati dinamika ‘Agustus Kelabu’ dengan kondisi yang tetap aman dan kondusif.

“Solidaritas sosial ini selalu menghadapi tantangan, menghadapi goncangan-goncangan. Alhamdulillah Lampung termasuk daerah yang paling aman, demo mahasiswanya paling beradab, pemimpin-pemimpinnya bisa duduk bersama di atas aspal, sama-sama panas-panasan dan tidak ada satupun botol aqua yang terbang. Itu semua tentu karena kontribusi kita semua, kolaborasi kita semua, termasuk warga PSMTI dan inilah peran sosial itu,” tegasnya.

Diakhir, Gubernur menyampaikan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta dan berharap tema musyawarah ini dapat dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung.

“Ini temanya ‘Harmoni Dalam Kebersamaan’, harmoni itu tidak perlu sama yang sudah sama jangan harus beda-bedakan yang sudah berbeda jangan dipaksa sama, itulah seninya bermusyawarah untuk mencapai satu tujuan diikat oleh cita-cita dan obsesi terhadap keberhasilan dan kemajuan PSMTI,” pungkasnya.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri acara Damai Indonesiaku yang bertema “Hidup Plong, Tanpa Sifat Sombong” di Masjid Raya Al-Bakrie, Minggu (14/09/2025). Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peresmian masjid yang baru saja diresmikan pada Jumat, 12 September 2025.

Masjid Raya Al-Bakrie tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan berskala nasional dan internasional. Hal ini ditegaskan dengan diselenggarakannya program religi Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi tvOne. Program ini dikenal luas karena mengemas dakwah Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Acara Damai Indonesiaku hari ini diisi oleh penceramah kenamaan, Ustadz Das’ad Latief dan K.H. Cholil Nafis. Dalam ceramahnya, K.H. Cholil Nafis menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjadikan agama sebagai landasan, bukan sumber perpecahan.

Ia juga mengajak umat untuk mengedepankan toleransi dan saling pengertian, serta menghindari konflik yang sering kali muncul akibat perbedaan pendapat. K.H. Cholil Nafis juga menekankan agar umat Islam berdakwah dengan cara yang santun dan bijaksana.

Acara ini berjalan dengan khidmad dan disambut antusias oleh para jamaah yang hadir, menunjukkan dukungan penuh terhadap nilai-nilai perdamaian dan persatuan yang diserukan.*

JurnalKota.net – Lampung Selatan, 13 September 2025 – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, yang akrab disapa Batin Wulan, turun langsung mengunjungi Rendy Aditia (10), bocah asal Dusun Gedong Bendo, Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang mengalami gizi buruk.

Dalam kunjungan tersebut, Batin Wulan tidak hanya hadir memberikan dukungan moril bagi keluarga. Tetapi juga memastikan adanya intervensi cepat dari Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kami hadir bukan hanya menyerahkan bantuan, tetapi memastikan Rendy mendapat pendampingan sampai benar-benar sehat. Anak-anak Lampung harus tumbuh kuat, cerdas, dan ceria,” ujar Batin Wulan.

Bantuan awal yang disalurkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyerahkan bantuan uang tunai dan buah-buahan untuk mendukung pemulihan gizi. TP PKK Provinsi Lampung memberikan paket susu untuk kebutuhan tambahan nutrisi. Serta Dinas Sosial Provinsi Lampung menyalurkan paket sembako untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.

Selain itu, tim pendamping telah menyiapkan ambulans jika pasien perlu segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM) di Bandar Lampung.

Batin Wulan menegaskan, pendampingan tidak akan berhenti pada bantuan awal. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan bersama PKK Lampung akan melakukan pemantauan dan pendampingan jangka panjang hingga kondisi Rendy kembali pulih.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak Lampung yang luput dari perhatian. Intervensi gizi bukan hanya sekali, tetapi harus terus dikawal,” tegasnya.

Rendy merupakan anak ketiga dari pasangan Widodo, seorang buruh tani, dan Langgeng Ningsih, ibu rumah tangga yang sesekali bekerja di ladang warga. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga ini kesulitan membawa anak mereka ke rumah sakit.

Melihat kondisi tersebut, Batin Wulan mengajak semua pihak untuk lebih peka terhadap keluarga pra-sejahtera di sekitar lingkungan.

“Ini tanggung jawab bersama. Mari kita saling peduli, saling membantu, agar tidak ada lagi anak Lampung yang menderita karena kekurangan gizi,” pesan Batin Wulan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menekan angka stunting dan kasus gizi buruk,l. Sejalan dengan program prioritas nasional makan bergizi gratis dari Presiden RI.

Melalui PKK, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, Pemprov Lampung berkomitmen untuk memberikan perhatian penuh terhadap kasus-kasus serupa di seluruh kabupaten/kota.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dalam rangka mendukung pembangunan yang berbasis data akurat dan komprehensif. Sinergi ini ditandai dengan audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan dengan Kepala BPS Provinsi Lampung pada Jumat (12/9/2025), di Ruang Kerja Sekdaprov.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan BPS sebelumnya kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Kamis (11/9/2025). Melalui rangkaian pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Lampung bersama BPS meneguhkan komitmen untuk menyukseskan dua agenda nasional, yaitu Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 dan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Pemerintah Provinsi Lampung sepakat bahwa keberhasilan kedua agenda nasional tersebut sangat bergantung pada dukungan penuh semua pihak. Data yang akurat dan menyeluruh menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung langkah BPS dalam meningkatkan literasi statistik di masyarakat. Salah satu upaya nyata adalah penerbitan sejumlah buku dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, di antaranya :

Buku 1: Cerita di Balik Dua Belas Indikator.

Buku 2: Statistik Berkisah.

Buku 3: Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung.

Melalui publikasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami peran penting statistik dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendorong kesadaran bahwa data merupakan instrumen vital dalam pembangunan.

Dengan kerja sama yang solid dengan BPS serta dukungan peningkatan literasi statistik di masyarakat, Pemerintah optimis, Lampung dapat menghadirkan data berkualitas yang menjadi dasar kuat dalam perencanaan pembangunan daerah.*