Pemprov Lampung Hibahkan 15 Hektare Lahan Kota Baru untuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi

JurnalKota.net – JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung menghibahkan lahan milik daerah seluas 15 hektare di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Hibah tersebut terdiri dari 10 hektare untuk Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, serta 5 hektare untuk Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekaligus penyerahan hibah barang milik daerah berlangsung di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025). Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, disaksikan langsung oleh Ketua MA RI Prof. Sunarto.

Lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Barat Mahkamah Agung serta kantor baru Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Gubernur Mirza menegaskan hibah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam menyiapkan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dan ikon peradaban Lampung.

“Rencana di tahun depan, mulai dibangun perguruan tinggi di sana, seperti Universitas Lampung dan beberapa kampus lainnya. Kodam baru juga akan dibangun di kawasan tersebut,” kata Gubernur Mirza.

Menurutnya, hibah lahan kepada instansi vertikal merupakan upaya memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Yang terpenting, kita bisa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung, mulai dari kepastian hukum, pelayanan peradilan, hingga pembangunan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.

Mirza berharap kehadiran pusat pendidikan hukum dan fasilitas peradilan di Kota Baru dapat melahirkan SDM unggul, hakim berkualitas, dan pemimpin masa depan.

“Inilah warisan yang kita siapkan untuk anak cucu kita di Provinsi Lampung,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto mengapresiasi langkah Pemprov Lampung.

“Saya sangat menyambut baik segala bentuk kolaborasi dan sinergitas yang dilakukan pemerintah daerah. Terima kasih atas hibah tanah yang diberikan. Insyaallah, kami akan membangun fasilitas yang dibutuhkan,” ujarnya.

Prof. Sunarto juga mendukung konsep pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan terpadu.

“Gagasan Kota Baru ini sangat baik. Kami dukung, dan mudah-mudahan kerja sama ini terus berlanjut untuk mewujudkan tujuan kita bernegara,” pungkasnya.*

Kunjungan Pengurus Besar PGRI Bahas Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Peningkatan Kualitas SDM

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025).

Pada kesempatan itu dibahas pembangunan pendidikan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas SDM.

“Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami terus berupaya agar akses pendidikan semakin terbuka, termasuk pembebasan iuran komite di sekolah, serta mendukung program peningkatan kompetensi guru,” ujar Wagub Jihan.

Menurutnya, dukungan terhadap guru menjadi perhatian penting mengingat profesi tersebut berperan besar dalam pembangunan SDM. Selain melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan, pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melahirkan program-program penguatan kapasitas guru. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Karena itu, isu kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru tidak boleh diabaikan,” katanya.

Disisi lain, Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi dengan PGRI dalam memajukan pendidikan melalui kampanye pendidikan bermutu. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi pemerintah dan organisasi profesi guru dalam mendorong kualitas pendidikan di daerah.

Sementara itu, perwakilan Pengurus Besar PGRI Dian Masunah mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung. Ia menegaskan, PGRI saat ini tengah melakukan kampanye global bersama Persatuan Guru Dunia untuk mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai. “Pendidikan berkualitas untuk semua adalah syarat utama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, penting agar anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Dian menambahkan, pada tahun ini Lampung menjadi salah satu dari enam provinsi yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang profesi guru. Rekomendasi itu menekankan pentingnya peningkatan peran guru sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Wagub Jihan menutup pertemuan dengan menegaskan, Pemprov Lampung akan terus berupaya maksimal meski masih menghadapi keterbatasan fiskal. “Kami sadar masih ada keterbatasan. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai regulasi dan program sedang diupayakan untuk memastikan guru-guru di Lampung mendapat perhatian layak,” ujar Wagub Jihan.*

Hari Tani Nasional 2025, Pemprov Lampung Segera Bentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Atas Tanah

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima perwakilan massa aksi dari berbagai organisasi tani dan masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Komplek Dinas Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan petani yang tengah memperjuangkan penyelesaian konflik agraria serta menuntut perlindungan hak atas tanah

Massa aksi dari sejumlah organisasi, diantaranya Forum Masyarakat Register 1 Way Pisang (FORMASTER), Serikat Tani Kerja Gerak Bersama (STKGB), Forum Komunitas Petani Bersama (FKPB) dan Forum Masyarakat Gunung Sari Bersatu (FKMGB), menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Konflik tersebut mencakup klaim kawasan hutan yang tumpang tindih dengan desa definitif, penolakan terhadap program kemitraan PT. InhutTani Persero V Reg 44, polemik lahan di Kelurahan Gunung Sari dengan PT. KAI yang sudah berlangsung sejak lama, serta tuntutan membatalkan sertifikat dan tidak memperpanjang HGU milik PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), serta mengembalikan tanah masyarakat transmigrasi seluas 1.500 hektar kepada anggota Petani STKGB.

Dalam aksi ini, massa aksi secara garis besar menuntut:

1. Penyelesaian konflik agraria di Lampung.
2. Pelaksanaan reforma agraria yang berpihak pada rakyat.
3. Kenaikan harga hasil panen petani agar lebih adil dan menguntungkan.
4. Penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian dengan harga murah dan terjangkau.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Jihan menyampaikan salam hangat dari Gubernur Lampung yang memantau langsung perkembangan aksi ini.

Jelasnya, atas arahan Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Lampung.

“Kami merespon harapan masyarakat, sesuai dengan tuntutan aksi hari ini Pemerintah Provinsi Lampung segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Tim ini nantinya akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat, termasuk petani,” ujarnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait agar langkah ini sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

“Harapan kami, apa yang diinginkan masyarakat terkait keadilan agraria bisa dicapai bersama. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mengoptimalkan fungsi dan tugas untuk mengawal aspirasi rakyat, khususnya kesejahteraan petani,” tambahnya.

Dengan demikian, momentum Hari Tani Nasional 2025 di Lampung tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga menandai langkah nyata pemerintah daerah untuk hadir, mendengar, dan menindaklanjuti tuntutan rakyat, terutama dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati, peningkatan kesejahteraan petani, serta kedaulatan pangan.*

Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen dalam Pengelolaan dan Aktivitas di Masjid Raya Al Bakrie

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus hadir dalam tindak lanjut pengelolaan dan aktivitas di Masjid Raya Al Bakrie. Menurut Gubernur Mirza, Masjid kebanggaan masyarakat ini tidak saja menjadi tempat ibadah tetapi juga landmark daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam rapat tindak lanjut pengelolaan dan aktivitas Masjid Raya Al Bakrie bersama perwakilan Bakrie Amanah di Ballroom Masjid Raya Al Bakrie, Bandarlampung, Rabu (24/9/2025). Dalam rapat itu, Marindo didampingi jajaran OPD terkait.

“Pak Gubernur berpesan bahwa Masjid Raya Al Bakrie bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga wajah Provinsi Lampung. Karena itu, apapun aktivitas yang ada, Pemprov harus hadir,” jelas Marindo.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen membangun kolaborasi yang kuat dengan Bakrie Amanah serta mendukung kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan masjid.

Melalui langkah ini, Pemprov Lampung berharap Masjid Raya Al Bakrie dapat menjadi ikon keagamaan sekaligus ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, serta memperkuat citra positif Lampung di mata jamaah dari berbagai daerah

Direktur Bakrie Amanah Setiadi Ihsan, memaparkan sejumlah permasalahan operasional masjid yang berdampak langsung pada jemaah. Di antaranya ketersediaan air wudhu, pengelolaan kebersihan akibat tingginya jumlah pengunjung, ketertiban parkir dan pedagang di sekitar masjid, hingga kenyamanan jamaah terkait penataan shaf, keberadaan anak-anak di area ibadah, serta keterbatasan fasilitas penitipan alas kaki.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Bakrie Amanah telah berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan air wudhu dan parkir. Selain itu, jumlah personel keamanan akan ditambah, sementara fasilitas yang masih kurang segera dilengkapi. Setiadi juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi antara Pemprov Lampung dan Bakrie Amanah guna memastikan permasalahan yang ada dapat diatasi secara berkelanjutan.*

Manajemen RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUAM) Provinsi Lampung Memberikan klarifikasi Resmi Terkait Pemberitaan Yang Berkembang saat ini

JK, BANDAR LAMPUNG – RSUAM Lampung Tegaskan Komitmen Transparansi: Laporkan Pemerasan Oknum LSM Sebagai pelapor, Direktur RSUAM didampingi Kuasa Hukum menyampaikan beberapa hal penting:

1. Direktur RSUAM bertindak selaku pelapor dalam kasus ini.

2. Statement sebelumnya terkait Direktur tidak melapor sebelumnya kepada pihak kepolisian saat terjadi pemerasan, dilakukan dengan pertimbangan bahwa identitas korban dan saksi dapat dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Terkait koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk salah satu partai politik, dilakukan setelah direktur mendapatkan informasi adanya Surat pemberitahuan akan diadakannya AKSI Demonstrasi yang mana konteks isi tuntutan demo tersebut terkait dengan RSUAM, dan hal yang wajar Direktur berkoordinasi terkait hal itu, namun Rencana Aksi Demonstrasi tersebut juga merupakan Modus dari Para Pelaku untuk melancarkan perbuatan pemerasan kepada Direktur RSUAM.

4. Kejadian ini bukan gratifikasi sehingga tidak dapat diproses dengan konstruksi hukum bahwa pihak RSUAM selaku pemberi UANG dan pihak Oknum LSM selaku penerima UANG harus sama sama di proses Pidana sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Namun Kasus ini murni masuk ranah tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur didalam pasal 368,369 KUHP.

5. Permasalahan ini bermula dari adanya permintaan proyek yang dilakukan oleh oknum ormas/LSM kepada pihak RSUAM.

6. Dana yang diberikan merupakan uang pribadi Direktur RSUAM yang diserahkan karena adanya tekanan dan perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh oknum LSM tersebut.

7. Bahwa RSUAM menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, transparansi, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung. Manajemen juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada aparat penegak hukum. (*)

Rakernas BEM SI XVIII di Unila Teguhkan Peran Mahasiswa Menuju Indonesia Emas 2045

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memotivasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk meneguhkan peran strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI XVIII di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Selasa (23/9/2025).

“Rakernas BEM SI ini bukan sekadar pertemuan mahasiswa, melainkan ruang untuk meneguhkan peran strategis generasi muda dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa, dan di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan,” ujar Mirza berapi api.

Mirza menyampaikan bahwa kehadiran ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru Tanah Air di Rakernas ini adalah momentum bersejarah bagi Lampung.

Menurutnya, kehadiran para mahasiswa di Sai Bumi Ruwa Jurai adalah sebuah kehormatan sekaligus penegasan bahwa Lampung adalah rumah yang terbuka bagi gagasan, kolaborasi dan semangat kebangsaan.

Mirza menambahkan forum ini merupakan momentum konsolidasi organisasi mahasiswa sekaligus wadah penting untuk melahirkan gagasan-gagasan strategis bagi bangsa.

Gubernur Mirza menekankan bahwa sejarah Indonesia telah membuktikan peran mahasiswa dan pemuda tidak pernah terpisahkan dari perubahan besar bangsa ini.

Ia mencontohkan pergerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga gerakan mahasiswa pada 1998 yang mengantarkan Indonesia menuju era reformasi.

“Semua momentum penting bangsa ini lahir dari tangan dan pikiran pemuda. Itu artinya, mahasiswa adalah energi perubahan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga mengajak para mahasiswa untuk melakukan refleksi mendalam terhadap kondisi bangsa saat ini. Meski Indonesia telah merdeka hampir delapan dekade, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama soal pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyampaikan optimismenya terhadap bonus demografi yang akan dialami Indonesia dimana jumlah penduduk usia produktif yang dominan, bangsa ini memiliki modal besar untuk melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Namun, ia menegaskan bahwa bonus demografi hanya akan bermanfaat bila diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

“Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045. Tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu bisa benar-benar dirasakan rakyat kecil? Itu tugas kita bersama, termasuk mahasiswa sebagai penggerak perubahan,” tandasnya.

Gubernur Mirza meyakini bahwa BEM SI adalah kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin bangsa.

“Di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, melahirkan gagasan konstruktif yang menjawab tantangan zaman, sekaligus meneguhkan peran mahasiswa sebagai mitra kritis dan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional,” tegasnya.

Ia mengutip falsafah Lampung: Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan, yakni ramah tamah dalam menyambut, mampu berbaur dengan semua, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bersama.

“Dengan falsafah itu, mari kita buktikan bahwa mahasiswa bukan hanya kritis, tetapi juga mampu menawarkan solusi dan bergerak bersama rakyat. Lampung bangga menjadi tuan rumah Rakernas ini, karena dari sini akan lahir gagasan besar untuk bangsa,” pungkasnya.

Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Lusmeilia Afriani menyampaikan rasa bangga atas kehadiran mahasiswa dari sekitar 70 perguruan tinggi yang hadir di Lampung.

Menurutnya, peserta Rakernas adalah putra-putri terpilih dari universitas masing-masing yang memiliki kesempatan berharga untuk ikut dalam forum nasional ini.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa forum Rakernas harus dimanfaatkan sebagai ajang bertukar ide, informasi, dan gagasan konstruktif untuk menjawab tantangan masa depan.

Mahasiswa, lanjutnya, adalah generasi visioner, progresif, dan berintegritas yang kelak menjadi penentu keberhasilan bangsa.

“Jadikan momentum ini untuk meneguhkan semangat kerja sama, bukan hanya untuk kepentingan organisasi tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa di tengah dinamika bangsa.

Ia mengingatkan kembali bahwa pada akhir Agustus hingga awal September lalu, bangsa Indonesia diguncang gelombang aksi besar-besaran.

Menurutnya, itu adalah ekspresi murni kegelisahan rakyat yang harus disikapi mahasiswa secara intelektual.

Muzammil menekankan pentingnya mahasiswa hadir bersama rakyat, merajut kekuatan, serta merumuskan strategi agar suara kebenaran tidak hilang dalam hiruk pikuk politik kekuasaan.

“Perjuangan mahasiswa tidak bisa berdiri sendiri, harus kolektif bersama rakyat,” tegasnya.

Forum Rakernas ini, lanjut Muzammil, harus menjadi ruang bagi mahasiswa lintas kampus untuk mempererat persaudaraan dan semangat persatuan dari Sabang sampai Merauke sekaligus merancang arah gerakan ke depan.

“Mahasiswa akan selalu bermakna bila berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi konsolidasi ide dan gerakan kolektif mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” pungkasnya.*

Bersama Jaga Alam, Zita Anjani Pimpin Aksi Bersih Pantai Minang Rua

LAMSEL, Bakauheni – Suasana kebersamaan menyelimuti Pantai Minang Rua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Selasa (23/9/2025). Ratusan…

Orang Tua Mahasiswa Kecewa, Kuota Beasiswa PIP-KIP dari Jalur Aspirasi DPR RI M. Khadafi Dinilai Tidak Transparan

JK, BANDAR LAMPUNG – Salah satu orang tua mahasiswa perguruan tinggi negeri di Lampung, berinisial SH, menyampaikan kekecewaannya terkait tidak lolosnya anaknya dalam seleksi bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) – Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jalur aspirasi yang dikaitkan dengan anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKB, Muhammad Khadafi.

Menurut penuturan orang tua SH, dirinya telah mengajukan permohonan melalui salah satu staf ahli M. Khadafi berinisial LD pada bulan Juli 2025. Dengan harapan bisa dibantu beasiswa jauh-jauh hari mengajukan permohonan tentang Informasi peluang bantuan itu disebut berasal dari jalur aspirasi DPR RI, sebagaimana pernah disampaikan oleh M. Khadafi dalam beberapa kesempatan.

Namun hingga bulan September 2025, kepastian mengenai hasil permohonan pengajuan tersebut belum juga diterima. Orang tua SH mengaku telah berupaya menghubungi langsung M. Khadafi melalui WhatsApp maupun panggilan telepon, tetapi komunikasi tidak berjalan lancar dan terkesan mengabaikan orang tua SH.

“Pernah dijawab sebentar katanya sedang rapat. Setelah itu nomor WhatsApp beliau tidak bisa lagi dihubungi bahkan setelah beberapa hari no WhatsApp tidak menjadi nomor WhatsApp lagi,” ungkap orang tua SH, Agustus 2025.

Sementara itu, Stap ahli M. Khadafi LD saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ia sudah berusaha mengajukan, namun hasilnya belum ada.

“Aku sudah ngupayain, Mas. Kayaknya nihil. Coba minta ke Mas Muzani,” ujar LD. Senin (08/09/2025).

Orang tua SH menilai penyaluran bantuan terkesan tidak merata dan berpihak kepada orang tertentu.

“Saya menduga ada ketidaktransparanan. Seperti hanya mahasiswa dari universitas tertentu yang lebih diprioritaskan. Padahal anak saya juga layak dibantu, apalagi ini pernah dijanjikan dalam program kampanye dulu sebelum menjadi anggota DPR RI” jelasnya kepada wartawan, Selasa (23/09/2025).

Kasus ini mendapat perhatian publik karena PIP-KIP sejatinya merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Namun, jalur aspirasi DPR RI M. Khadafi yang menjadi tambahan kuota dianggap sebagian masyarakat belum transparan.

Hingga berita ini diturunkan, M. Khadafi selaku anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKB belum memberikan pernyataan resmi terkait perihal kuota aspirasi maupun klarifikasi mengenai pengajuan yang disebutkan oleh pihak orang tua mahasiswa.(Tim)

Rakernas Dekranas 2025 Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Perajin

JurnalKota.net – JAKARTA — Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2025, yang dibuka Ketua Umum Dekranas Ibu Selvi Gibran, di Mercure Convention Center Jakarta, Selasa (23/9/25).

Dalam arahannya, Ibu Selvi Gibran menekankan peran strategis Dekranasda di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan dalam mempromosikan dan mengembangkan produk kerajinan daerah.

​”Dekranasda di daerah adalah ujung tombak kita. Seluruh pengurus harus berkontribusi secara optimal untuk mengangkat potensi sektor kerajinan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Istri Wakil Presiden tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara Dekranasda dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, Dekranasda adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif.

​”Dekranasda harus seiring sejalan dengan pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota, karena kita adalah mitra. Kolaborasi yang kuat akan mempercepat kemajuan para perajin kita,” tambahnya.

​Selvi Gibran meminta agar Dekranasda memberikan pembinaan yang komprehensif kepada para perajin, mulai dari hulu hingga hilir. Pembinaan tersebut mencakup aspek produksi, peningkatan kualitas, desain, pengemasan, hingga strategi pemasaran.

​”Peran aktif Dekranasda sangat dibutuhkan untuk membantu perajin lokal. Dampingi mereka, berikan pelatihan, dan buka akses pasar. Pastikan pembinaan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza mengatakan pihaknya akan mengimplementasikan strategi untuk mendongkrak kualitas dan kapasitas pengrajin dan UMKM di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah kita dapat menghadiri acara yang sungguh banyak manfaatnya ini yang tentunya nanti kita implementasikan arahan-arahan dari ibu Selvi Gibran (Ketua Umum Dekranas) yang tentunya bermanfaat bagi pengrajin dan penggiat UMKM kita di Provinsi Lampung,” jelas Wulan.

Rakornas ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia”. Tema ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program kerja daerah dengan visi nasional.

Agenda Rakernas meliputi pemaparan rencana kerja Dekranas 2025–2029 oleh Sekretaris Jenderal Dekranas Reni Yanita, penyerahan Dekranas Award kepada daerah berprestasi, serta peragaan wastra daerah berbagai provinsi.

Juga diskusi panel yang menghadirkan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menekankan pentingnya pembinaan perajin, penguatan promosi, dan strategi inovasi dalam pengembangan kerajinan daerah agar mampu berdaya saing secara nasional dan internasional. *

Hipmi Lampung Diajak Optimalkan Potensi Hilirisasi Komoditas Lokal untuk Daya Saing Global

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung untuk menggali dan mengoptimalkan potensi hilirisasi komoditas lokal sebagai upaya strategis meningkatkan daya saing ekonomi Lampung di tingkat nasional maupun global.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIV Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Lampung Periode 2025-2028, di Ballroom Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (23/9/2025).

Rakerda ini mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Lampung: Hilirisasi Komoditas dan Peran Hipmi Menuju Daya Saing Global.”

Gubernur Mirza menegaskan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Lampung dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk itu, Ia menekankan pembangunan ke depan harus fokus pada peningkatan industri hilirisasi dan pengolahan hasil pertanian untuk menghasilkan nilai tambah yang signifikan.

“Selama ini, komoditas kita keluar dalam bentuk bahan mentah, ini harus diubah. Kita harus memastikan semua komoditas diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di Lampung,” Gubernur Mirza.

Mirza mencontohkan beberapa komoditas utama Lampung yang memiliki potensi besar jika diolah secara optimal.

Misalnya, komoditas padi yang saat ini berkontribusi 4,2 persen terhadap PDRB Lampung, memiliki potensi dampak hilirisasi sebesar 6,2 persen.

Begitu juga dengan jagung, yang berkontribusi 3,4 persen, namun potensi dampaknya melalui hilirisasi bisa mencapai 15 persen. Kopi yang berkontribusi 2 persen, juga memiliki potensi hilirisasi hingga 12,6 persen.

“Ini adalah kekayaan Lampung yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama oleh pengusaha lokal. Jika pengusaha tidak mengolah komoditas ini sendiri, maka perusahaan dari luar daerah yang akan mengambil peluang tersebut, sehingga uang yang mestinya berputar di Lampung malah keluar,” katanya.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya peran pengusaha lokal dalam menguasai dan mengembangkan sektor hilirisasi komoditas agar kesejahteraan masyarakat Lampung bisa meningkat.

Dia mengingatkan agar tidak ada pengusaha lokal yang bersikap pasif dalam mengambil peran strategis ini.

“Hipmi harus menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memastikan uang tidak mengalir keluar daerah. Pengusaha lokal harus menjadi pelaku utama, dan jika ada investasi dari luar, harus ada kerjasama yang melibatkan pengusaha lokal yang profesional,” katanya.

Mirza mengajak para pengusaha muda Hipmi untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ia menyebut Lampung, sebagai provinsi penyangga utama, memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara terkaya ke-4 atau ke-5 di dunia.

“Masa depan Indonesia dan Lampung sangat bergantung pada generasi muda pengusaha seperti kalian. Dalam 20 tahun ke depan, ini adalah waktu bagi anak-anak Hipmi untuk memperkuat Indonesia,” pungkasnya.

Pada Rakerda tersebut, turut dihadiri Ketua Bidang VI BPP Hipmi Arie Nanda Djausal, Ketua BPD Hipmi Lampung Gilang Ramadhan, dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.*

Zita Anjani Tegaskan Komitmen Lestarikan Tari Tuping 12 Wajah di Lampung Selatan

Kalianda – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani,…

31 Calon Praja IPDN Angkatan XXXVI Tahun 2025 Asal Lampung Dilepas Siap Mengikuti Pendidikan di Jawa Barat

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melepas 31 Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXVI asal Provinsi Lampung Tahun 2025, di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (23/9/2025).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat kepada saudara sekalian yang telah lulus menjadi Calon Praja IPDN Angkatan ke-36,” ujar Sekdaprov Marindo. Kelulusan tersebut berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.1.2.2-406 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025.

Seleksi penerimaan Calon Praja IPDN tahun ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/3308/SJ. Dalam perjalanannya, terjadi perubahan mekanisme dengan lima tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 80.1.22/4246/SJ.

Tahapan tersebut meliputi tes kesehatan tahap I, gladi jaringan dan tes psikologi, integritas dan kejujuran, verifikasi faktual dokumen administrasi pendaftaran, tes kesehatan tahap II, serta tes kesamaptaan dan pemeriksaan penampilan.

Dari seluruh rangkaian seleksi, sebanyak 31 peserta asal Lampung dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Sekdaprov Marindo berpesan agar para calon praja menjaga disiplin serta membawa nama baik daerah selama menjalani pendidikan. “Kami berharap saudara dapat menempuh pendidikan di Jatinangor dengan baik, sekaligus menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” harapnya.*

Rakor Pengendalian Inflasi, Pemprov Lampung Dorong Sinergi Jaga Stabilitas Harga Pangan

JurnalKota.net – Bandar Lampung —- Asisten Perekonomian & Pembangunan, Mulyadi Irsan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (23/9/2025).

Angka inflasi nasional pada Agustus 2025 sebesar 2,31 % (y-on-y) dan -0, 08 % (m-to-m). Menurut Mendagri M. Tito Karnavian, angka ini merupakan angka yang ideal.

“Rentang angka 2,5% plus minus 1%, adalah angka yang paling ideal untuk Indonesia. Keseimbangan antara menyenangkan produsen dengan konsumen,” jelasnya.

Mendagri kemudian meminta daerah yang mengalami tingkat inflasi diatas 3,5% untuk duduk bersama BPS, Bulog, dan Perwakilan BI serta asosiasi pengusaha di daerahnya masing-masing untuk memetakan masalah

“Apakah ada suplai yang kurang, atau ada kenaikan harga-harga tertentu oleh pemerintah. Misalnya, air minum karena itu ditangani daerah,” ujar Mendagri.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, di minggu ketiga September 2025, tercatat 15 provinsi mengalami kenaikan IPH sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya serta 1 provinsi tercatat relatif stabil.

Adapun komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah daging ayam ras dan cabai merah.*

Pemprov Lampung Dorong Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial Perangkat Daerah

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengikuti rapat optimalisasi pengelolaan Pejabat Pengelolaan Infomasi dan Dokumentasi (PPID) dan media sosial perangkat daerah. di Ruang Video Conference Lt. 1, Selasa (23/09/2025).

Media sosial memiliki peran strategis dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian pembangunan secara cepat, akurat, dan menarik. Oleh karena itu optimalisasi pengelolaan media sosial perangkat daerah sebagai kanal utama komunikasi publik di era digital. Namun, pengelolaan akun resmi perangkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti konten yang cenderung seremonial, respons publik yang lambat, keterbatasan kompetensi admin, hingga belum adanya standar baku pengukuran efektivitas.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan strategi optimalisasi. Langkah itu meliputi :
– Penguatan tata kelola melalui pedoman resmi, standar branding, serta forum koordinasi humas digital.
– Pengembangan konten yang edukatif, informatif, inspiratif, dengan memanfaatkan multimedia seperti video pendek, infografis, podcast, dan reels.
– Peningkatan SDM melalui pelatihan rutin di bidang copywriting, desain grafis, fotografi, hingga manajemen krisis digital.
– Pemanfaatan teknologi dengan analisis data engagement, integrasi media sosial dengan aplikasi layanan publik, serta penggunaan AI untuk perencanaan konten dan respon cepat.
– Manajemen krisis informasi dengan SOP penanganan hoaks serta pembentukan tim reaksi cepat.

Selain itu, strategi komunikasi juga mencakup perencanaan matang, produksi konten kreatif dengan pendekatan storytelling, pemilihan platform sesuai target audiens, serta monitoring performa konten menggunakan dashboard analitik. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan kebutuhan publik.

Pemprov Lampung berharap, melalui optimalisasi ini, media sosial perangkat daerah dapat menjadi sarana komunikasi publik yang lebih profesional, humanis, sekaligus meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat.*

Tim Ekspedisi Perbaikan Jembatan Gantung Tempuh 5 Jam di Laut menuju Pekon Tampang Muda

JurnalKota.net – Jajaran Pemkab, Forkompimda, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tanggamus secara resmi melepas Ekspedisi Jembatan Gantung Tampang Muda, Senin (22/9/2025). Aksi kolaborasi ini bertujuan memperbaiki Jembatan Gantung Tampang Muda di Kecamatan Pematang Sawa yang rusak dan membahayakan warga, terutama pelajar. Perbaikan ditargetkan rampung akhir September 2025 agar akses anak sekolah kembali aman.

Inisiatif ini lahir dari respons cepat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi. Keduanya memberikan dukungan penuh dan mendorong aksi gotong royong setelah kondisi jembatan viral di media sosial.

Dalam ekspedisi ini, Vertical Rescue Indonesia (VRI) Regional Lampung bertindak sebagai tenaga teknis dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkab Tanggamus, TNI/Polri, masyarakat, pelajar, mahasiswa, hingga organisasi pencinta alam.

Pelepasan tim berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Tanggamus, dipimpin Wakil Bupati Agus Suranto mewakili Bupati Saleh Asnawi. Wabup Agus Suranto didampingi Wakil Ketua DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, Dandim 0424 Tanggamus Letkol. Inf. Dwi Djunaidi, dan Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sudjatmiko, perangkat daerah serta unsur-unsur relawan lainnya. Agus menegaskan, peran relawan sangat penting dalam membangun konektivitas.

“Kegiatan ini bukti nyata kekuatan gotong royong yang melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga sektor swasta,” ujarnya.

Agus secara simbolis melepas tim ekspedisi dengan doa agar perjalanan berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi warga Tampang Muda. Perjalanan dari Dermaga Kota Agung menuju Pekon Tampang Muda menempuh waktu 5 jam di laut.*