Kategori: Lampung

JurnalKota.net – Lampung Selatan – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, memimpin kegiatan panen buah melon, anggur dan sayur di PKK Agropark Kecamatan Sabah Balau, Lampung Selatan, Jumat (29/8/2025).

Acara ini menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian terpadu yang dikembangkan oleh TP. PKK Provinsi Lampung.

PKK Agropark Sabah Balau berdiri pada tahun 2018 sebagai kawasan edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dengan luas total mencapai 15 hektare, kawasan ini terbagi dalam beberapa zona, antara lain kebun buah dan sayur, area peternakan sapi dan kambing, serta kolam perikanan air tawar.

Selain menjadi lokasi pengembangan komoditas hortikultura, PKK Agropark juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, pelajar, dan anggota PKK dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan serta diversifikasi produk hasil panen.

Kegiatan panen ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan hasil bumi Agropark, tetapi juga memperkuat peran PKK sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Agropark ini bukan sekadar taman edukasi, tetapi juga lahan produktif yang dapat menginspirasi masyarakat dalam mengelola potensi pertanian secara modern, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan seperti ini mampu meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga sekitar.

Kegiatan panen buah di Agropark juga menjadi wadah bagi PKK untuk memperkenalkan teknologi pertanian terbaru, sistem irigasi hemat air, serta pola tanam organik yang dapat diterapkan di lahan rumah tangga maupun kelompok tani.

Ke depan, TP. PKK Provinsi Lampung berencana memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah dan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas Agropark. Program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan Agropark sebagai pusat pelatihan pertanian dan wirausaha bagi masyarakat Lampung.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meninjau progres pembangunan Masjid Raya Al-Bakrie sekaligus melaksanakan Shalat Jumat di masjid tersebut, Jumat (29/8/2025).

Masjid yang diagendakan diresmikan pada 12 September 2025 tersebut telah memasuki tahap akhir pembangunan.

“Syukur alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Raya Al-Bakrie. Tentunya ini sebuah kebanggaan bagi kami masyarakat Lampung,” ujar Marindo.

Ia mengapresiasi kontribusi keluarga besar Aburizal Bakrie yang telah membangun masjid tersebut di kampung halamannya.

“Keluarga besar Pak Aburizal Bakrie telah berinvestasi, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat, dengan membangun rumah ibadah ini di tanah kelahirannya,” tambahnya.

Menurut Marindo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sangat menyambut positif kehadiran Masjid Raya Al-Bakrie.

Dalam pertemuannya bersama Yayasan Bakrie Amanah, Gubernur menyampaikan rasa bangganya terhadap pembangunan masjid yang dinilai akan menjadi landmark baru di Lampung.

“Masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga akan menjadi landmark kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Harapannya, masjid ini dapat dimakmurkan dan diisi berbagai aktivitas di lingkungan Masjid,” kata Marindo.*

JurnalKota.net – TANGGAMUS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyampaikan kesiapannya untuk turut serta menangani persoalan jembatan rusak di Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, yang baru-baru ini viral di media sosial.
‎
‎Video yang menampilkan sejumlah pelajar harus melintasi jembatan dengan kondisi rapuh dan membahayakan keselamatan menuai perhatian luas, termasuk dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
‎
‎Merespons hal itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan koordinasi cepat dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
‎
‎“Pak Gubernur menaruh perhatian serius terhadap kondisi ini. Beliau menginginkan ada langkah gotong royong antarpemerintah agar solusi bisa segera dihadirkan,” ujar Taufiq, Jumat (29/8/2025).
‎
‎Pemprov Lampung juga memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas PUPR yang telah melakukan peninjauan lapangan serta menyiapkan rencana pembangunan jembatan sementara.
‎
‎“Kami melihat Pemkab Tanggamus sudah bergerak cepat. Pemprov tentu mendukung upaya ini dan siap memperkuat koordinasi, baik dalam perencanaan teknis maupun pencarian alternatif pendanaan,” jelasnya.
‎
‎Menurut Taufiq, perhatian Gubernur Lampung terhadap kasus ini tidak terlepas dari komitmen beliau dalam mendukung akses pendidikan, terutama di daerah pelosok.
‎
‎“Bagi Pak Gubernur, akses pendidikan yang aman adalah prioritas. Beliau tidak ingin anak-anak sekolah di pelosok terhambat hanya karena keterbatasan infrastruktur,” tambahnya.
‎
‎“Harapannya, dengan semangat kolaborasi ini, masalah jembatan dapat segera diatasi sehingga anak-anak Pekon Tampang Muda bisa berangkat ke sekolah tanpa rasa was- was,” pungkasnya.*
‎
‎

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, meresmikan Pojok Baca dan Mobil Perpustakaan Keliling milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung untuk anak-anak TK Az-Zahra sekaligus membuka Seminar Perlindungan Anak, Anti Narkoba, dan Kesehatan Mental di Sekolah Islam Terpadu Az-Zahra, Jumat (29/8/2025).

Usai peresmian Pojok Baca dan Mobil Perpustakaan keliling, Purnama Wulan Sari Mirza membuka Seminar Perlindungan Anak, Anti Narkoba, dan Kesehatan Mental bagi siswa-siswi SMP Az-Zahra yang digelar di Aula Lantai 6 sekolah tersebut. Acara ini dihadiri oleh jajaran pendidik, pengurus yayasan, komite sekolah, serta para orang tua siswa.

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari Mirza menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak.

“Anak-anak adalah aset keluarga, bangsa, dan negara. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, terlindungi dari bahaya narkoba, kekerasan, dan tekanan mental,” ujar Purnama.

Ia juga mengajak para guru, orang tua, dan masyarakat untuk lebih peka terhadap tanda-tanda perundungan (bullying) maupun gangguan kesehatan mental pada anak.

“Kadang kita tidak sadar, candaan atau ejekan kecil dapat melukai hati mereka. Di era media sosial, tantangan semakin besar. Maka, komunikasi antara anak, orang tua, dan guru harus terus dibangun,” tambahnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi membaca dongeng untuk anak-anak TK serta materi edukasi terkait perlindungan anak, bahaya narkoba, dan pentingnya menjaga kesehatan mental remaja. Para pemateri memberikan penjelasan yang mudah dipahami serta contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Purnama berharap kegiatan ini tidak berhenti pada acara seremonial, melainkan menjadi gerakan bersama dalam membentuk generasi muda Lampung yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

“Mari kita jadikan ini sebagai titik awal membangun lingkungan yang sehat, penuh cinta, dan jauh dari bahaya narkoba maupun kekerasan. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa menjaga anak-anak kita agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat, kreatif, dan berkarakter baik,” tutupnya.

Dengan peresmian Pojok Baca dan Mobil Perpustakaan Keliling, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung berharap minat baca anak-anak dapat terus meningkat. Sementara itu, seminar yang digelar menjadi langkah nyata pencegahan masalah sosial yang dapat mengancam masa depan generasi muda.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan nasional untuk pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial.

Hal itu diungkapkan dalam kegiatan Kick-off Pengenalan Pengembangan Potensi NEK Perhutanan Sosial di Grand Mercure Bandarlampung, Jumat (29/8/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan NEK sebagai strategi pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Kolaborasi ini menandai sinergi antara sektor kehutanan dan sektor keuangan dalam mendukung pendanaan hijau berbasis masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam forum yang sangat penting bagi masa depan Lampung, yaitu membicarakan tentang Perhutanan Sosial dan Nilai Ekonomi Karbon,” ujar Wagub Jihan.

Menurutnya, Lampung memiliki kekayaan hutan yang luar biasa dan program Perhutanan Sosial telah menjadi bagian dari filosofi pembangunan daerah.

Ia mencontohkan keberhasilan di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, di mana masyarakat tak hanya menjaga kelestarian hutan, tapi juga menghasilkan madu, kopi, dan mengembangkan ekowisata.

“Dari hutan, lahirlah kesejahteraan,” katanya.

Lampung saat ini telah memiliki sejumlah model sukses pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti di Lampung Barat, Tanggamus, hingga Lampung Tengah.

Melalui penetapan Lampung sebagai proyek percontohan NEK, pemerintah pusat menilai Lampung layak menjadi motor penggerak kontribusi Indonesia terhadap Paris Agreement, khususnya dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Wagub Jihan menekankan bahwa optimalisasi potensi karbon dari perhutanan sosial memerlukan sinergi lintas sektor.

“Potensi ini hanya bisa dioptimalkan jika ada dukungan nyata, regulasi yang jelas, pendanaan yang memadai, dan pendampingan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menyebut peran OJK dan lembaga jasa keuangan sangat penting, khususnya dalam penyediaan skema pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau atau pinjaman berkelanjutan bagi kelompok tani hutan.

Untuk itu, ia menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi meningkatkan literasi masyarakat tentang NEK, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta pendampingan teknis yang konsisten agar kelompok tani dapat menyusun dokumen sesuai standar internasional.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk memetakan potensi sektor kehutanan dan mendukung implementasi NEK.

“Mari kita jadikan Lampung sebagai contoh bagaimana pembangunan manusia dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan. Seperti filosofi lokal kita yaitu alam dijaga, hidup sejahtera,” kata Jihan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa terdapat delapan area kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan OJK.

Namun, yang paling esensial adalah membuka akses permodalan bagi petani hutan yang telah mendapatkan hak kelola melalui skema perhutanan sosial.

“Dengan MoU ini, kita berharap pihak perbankan akan memberikan perhatian khusus kepada para petani hutan yang sudah diberikan akses pengelolaan perhutanan sosial,” ujar Raja Juli.

Raja Juli mengungkapkan hingga saat ini, sudah ada 8,3 juta hektare kawasan hutan di seluruh Indonesia yang telah diberikan akses kelola kepada masyarakat.

Untuk Provinsi Lampung sendiri, saat ini telah diberikan akses pengelolaan seluas 209.395,99 hektare kepada 94.866 Kepala Keluarga (KK), yang tergabung dalam 451 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

“Kami berharap kerja sama ini bisa mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan hutan yang produktif, tetap lestari, dan terjaga dengan baik. Namun tidak kalah penting adalah kesejahteraan masyarakatnya juga terungkit demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.*

JurnalKota.net – BANDARLANPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat (29/8/2025).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan Penandatangan Persetujuan Bersama terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang dilakukan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.

Dalam Raperda tersebut, disepakati Pendapatan Daerah
ditargetkan sebesar Rp7,6 triliun. Komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp 1,004 triliun. Penerimaan ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas.

Sementara itu, pada sisi pengeluaran pembiayaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp140 miliar untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan struktur anggaran tersebut, diharapkan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang efektif, responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya kepada Badan Anggaran serta Komisi-Komisi yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen dan kerja keras luar biasa, dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
“Perhatian yang mendalam terhadap kepentingan masyarakat Lampung dalam setiap tahapan pembahasan menjadi wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat,” ujar Wagub Jihan.

Terhadap berbagai rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah disampaikan, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi yang tinggi dan akan menjadikannya sebagai perhatian serius dalam proses penyusunan dan penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Harapannya, agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung,” ujar Wagub Jihan.

Lanjut, Pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan langkah penting dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan APBD.

Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, beserta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri upacara ziarah sekaligus memberi penghormatan kepada tokoh Pramuka Lampung almarhum H. Mursyid Arsyad, di Taman Makam Umum Kupang Teba, Bandar Lampung, Jumat (29/08/2025).

Wagub Jihan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada ahli waris dan melaksanakan pemasangan tiang pancang Pramuka di makam almarhum. Upacara kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga yang dilakukan secara bergantian oleh jajaran Pramuka dan tamu undangan.

Ahli waris almarhum menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. “Ini sesuatu yang sangat berharga dan membanggakan bagi kami. Semoga semangat juang almarhum menjadi teladan bagi kita semua untuk membentuk Kwarda Lampung yang lebih maju,” ujar salah satu ahli waris dengan haru.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa penetapan almarhum sebagai tokoh Gerakan Pramuka merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi dan teladan yang ditinggalkan. “Meski beliau telah tiada, kita masih dapat merasakan semangat, nilai kesetiaan, dan pengabdian tanpa pamrih yang beliau tanamkan. Tiang pancang Pramuka yang dipasang hari ini menjadi simbol bahwa jasa almarhum tidak akan pernah lekang oleh waktu, melainkan akan selalu hidup dalam sejarah Pramuka di Bumi Ruwa Jurai,” ujarnya.

Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar almarhum yang telah merelakan pengabdian beliau bagi Gerakan Pramuka dan generasi muda Lampung. “Hari ini kita belajar bukan karena jasadnya, melainkan karena nilai-nilai yang beliau tanamkan. Mari kita jaga agar Gerakan Pramuka tetap menjadi cahaya, penggerak, dan warisan luhur yang terus menyala dari generasi ke generasi. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesiaku,” tutup Wagub.

Seperti diketahui, kegiatan ini digelar berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung Nomor 108b Tahun 2025 tentang penetapan H. Mursyid Arsyad, S.H. sebagai Tokoh Gerakan Pramuka Lampung Tahun 2025. Dalam SK yang ditandatangani Chusnunia Chalim tersebut, disebutkan almarhum yang menjabat sebagai Ketua Kwarda Lampung masa bakti 2000–2005, yang dinilai memiliki jasa besar dalam pengabdian dan pengembangan gerakan Pramuka di Lampung.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Admin Game Tanggap Darurat dalam menghadapi Megathrust dan Tsunami secara virtual bertempat di Ruang Kerja Sekda, Kamis (28/08/2025).

Penyelenggaraan kegiatan ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional dan Direktif Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dalam rangka penyusunan Solusi Kebijakan tentang Tanggap Darurat dalam Menghadapi Megathrust dan Tsunami kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional.

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) sekaligus Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P. dalam kesempatan tersebut berharap forum ini dapat menghasilkan solusi kebijakan strategis lintas sektor dalam menghadapi skenario terhadap bencana megathrust dan tsunami.

“Diharapkan para pelaku aktif tau apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga masing-masing bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan dan juga kendala-kendala apa yang dialami sehingga dari sinilah kita lihat, kita akan rumuskan solusi kebijakan apa yang dapat dilakukan,” ucapnya.

Megathrust adalah jenis gempa bumi besar yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik di zona subduksi. Di Selat Sunda, tekanan akumulasi lempeng dapat melepaskan energi besar—jika lepas secara tiba-tiba, dapat memicu tsunami.

Menurut peneliti BRIN, jika terjadi gempa megathrust berkekuatan hingga M 8,7, tsunami dengan tinggi antara 4–8 meter berpotensi menerjang wilayah pesisir Lampung dalam waktu kurang dari satu jam. Meski begitu, kesiapsiagaan dan mitigasi yang matang membuat masyarakat bisa selamat dan tetap tenang.

Sebagai bentuk kesiapan di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung yang diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami.

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami dijelaskan bahwa Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan darurat bencana tsunami dalam mewujudkan penanganan bencana tsunami yang cepat, tepat, efektif, terkoordinasi dan menyeluruh di Provinsi Lampung.

Rencana Kontinjensi tersebut memuat beberapa poin strategis, antara lain :

1. Menyepakati skenario, tujuan, kebijakan, dan strategi dalam menghadapi kondisi darurat.
2. Mengkoordinasikan lembaga, organisasi, dan masyarakat agar mampu merespon dengan cepat, terpadu, dan akuntabel.
3. Memastikan ketersediaan sumber daya serta mekanisme pengambilan keputusan yang cepat untuk mempercepat respon bencana dan menyelamatkan nyawa.
4. Menyatukan komitmen lintas pihak untuk bertindak secara terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi.
5. Menggerakkan sumber daya secara efektif dalam penanganan darurat.

Dengan adanya rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respon terhadap potensi ancaman bencana tsunami, khususnya di wilayah pesisir Lampung yang rawan terdampak.

Selain itu, berbagai upaya konkrit mitigasi telah dilakukan oleh Pemprov Lampung dan stakeholder terkait, antara lain :

*1. Surat Edaran Gubernur dan Tingkat Daerah.*

Penjabat Gubernur Lampung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 140 Tahun 2024 agar seluruh kabupaten/kota menyiapkan ulang alarm peringatan dini, jalur evakuasi, rambu-rambu, serta simulasi bencana.

*2. Peningkatan Alat Peringatan Dini dan Sensor.*

Terdapat 18 titik seismometer dan 19 Warning Receiver System (WRS) aktif di Lampung, untuk mendeteksi gempa dan menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat.

*3. Jalur Evakuasi dan Shelter.*

Jalur evakuasi dan shelter yang siap digunakan di Kabupaten Lampung Selatan telah dipetakan 15 titik evakuasi menuju 13 shelter seperti masjid dan sekolah di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, dan Kalianda. Jalur tersebut diuji secara lapangan: durasi evakuasi berkisar antara 7 hingga 13 menit.

*4. Edukasi Publik dengan Prinsip 20:20:20.*

Jika merasakan gempa selama 20 detik, segera bergerak dalam 20 menit menuju lokasi aman dengan elevasi minimal 20 meter .

*5. Zonasi Risiko dan Sosialisasi.*

Area Rawan Tsunami, Studi pemetaan risiko menunjukkan beberapa wilayah pesisir, termasuk Bandar Lampung dan Lampung Selatan, tergolong “zona merah” — tinggi risiko. Pemetaan ini melibatkan identifikasi jalur evakuasi dan zona aman sebagai langkah mitigasi langsung .

*6. Sinergi Antar Instansi.*

Respons terpadu antara Pemprov, BPBD, Basarnas, TNI/Polri, dan instansi lain untuk respons cepat dan terintegrasi dalam menghadapi bencana.

*7. Simulasi dan Rambu Evakuasi.*

Pemerintah daerah telah menindaklanjuti edaran untuk memasang papan informasi, rambu evakuasi, dan menggelar simulasi kesiapsiagaan bersama komunitas lokal.

Mitigasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap dan akan bertindak cepat jika bencana terjadi. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

Melalui teknologi, infrastruktur, edukasi, dan kolaborasi, masyarakat Lampung dapat menghadapi potensi ancaman dengan tenang, waspada, dan penuh persiapan.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG—Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung, Kamis, (28/08/2025).

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025, Dua pejabat yang dilantik adalah Saipul, S.Sos., M.IP, yang sebelumnya menjabat Penelaah Teknis Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT). Sementara itu, Dra. Hanita Fahrial, M.Si, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, naik menjadi Kepala dinas di instansi tersebut.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Sekda, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan.

“Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatan semata, melainkan kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” ucap Sekda.

Kepada Saipul, Gubernur menitipkan amanah besar untuk memperkuat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi. Pemerintah ingin desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat dan motor pembangunan berkelanjutan di daerah.

“Saya ingin agar program strategis pusat dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa diintegrasikan secara konkret. Kita harus bekerja cepat, tepat, dan terukur,” ujar Sekda.

Ia menekankan prinsip membangun dari desa dan dari bawah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang hingga kini dinilai masih relevan sebagai fondasi pembangunan nasional. Lampung ditargetkan menjadi contoh provinsi yang mampu menjalankan agenda pembangunan desa dengan cepat, mandiri, dan berdaya saing.

Selain itu, Dinas PMDT juga diminta mendukung program pemberian makanan bergizi gratis yang menjadi prioritas nasional. Program tersebut dianggap membutuhkan sinergi kuat dengan pemerintah desa, pendamping lokal, dan lembaga masyarakat agar efektif menjangkau anak-anak, terutama di wilayah pedesaan dan transmigrasi.

Sementara itu, untuk Hanita, Gubernur menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah isu strategis dalam pembangunan manusia. Ia ditugaskan menjadi motor penggerak kebijakan yang berpihak pada kelompok perempuan, anak, dan masyarakat rentan.

“Langkah strategis seperti penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik harus diperluas,” ucap Sekda.

Menurut Gubernur, agenda tersebut selaras dengan misi menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk perempuan dan anak.

Pelantikan dua pejabat eselon II ini disebut menjadi bagian dari upaya peremajaan birokrasi Pemprov Lampung. Pemerintah ingin memastikan perangkat daerah dijalankan oleh pejabat yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Dengan penempatan pejabat baru di dua sektor strategis ini, pemerintah berharap penguatan pembangunan desa dan perlindungan kelompok rentan bisa berjalan beriringan. Dampaknya diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga di Lampung secara menyeluruh. *

JurnalKota.net – Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan Provinsi Lampung terus mengembangkan inovasi budidaya kopi untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ir. Yuliastuti, M.T.A, memaparkan berbagai langkah strategis yang dijalankan sepanjang tahun 2025, termasuk penerapan sistem budidaya pagar pada tanaman kopi robusta.

“Sistem pagar memungkinkan jarak tanam lebih rapat sehingga populasi pohon per hektare dapat meningkat dua kali lipat. Jika sebelumnya rata-rata 2.000–2.500 batang per hektare, kini bisa mencapai 4.000 batang. Dengan asumsi satu pohon menghasilkan satu kilogram kopi, maka produksi dapat meningkat hingga 4 ton per hektare,” jelas Yuliastuti saat konferensi pers bersama media di Ruang Video Confrence Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Kamis (28/8/2025).

Berdasarkan data BPS Lampung 2025, luas areal perkebunan kopi di Lampung mencapai 152.507 hektare, dengan rincian: Tanaman belum menghasilkan: 6.800 hektare, Tanaman menghasilkan: 138.000 hektare dan Tanaman tua dan rusak: 6.800 hektare.

Produksi rata-rata kopi Lampung saat ini sekitar 120.377 ton per tahun, atau masih di bawah 2 ton per hektare. Namun, sejumlah petani binaan sudah mampu menghasilkan hingga 3,5 ton per hektare melalui teknik budidaya yang lebih intensif.

Yuliastuti menjelaskan, untuk tanaman tua dan rusak dilakukan program replanting (peremajaan) dengan metode sambung samping. Sementara tanaman yang belum menghasilkan diberi perlakuan khusus agar cepat berproduksi.

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung melalui dukungan penuh dari Gubernur Rahmat Mirzani Dajusal telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan demplot (lahan percontohan) kopi sistem pagar di Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus. Lahan percontohan ini diharapkan menjadi rujukan bagi petani dalam menerapkan pola tanam intensif, termasuk penggunaan pupuk organik dan teknik pemangkasan yang tepat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan metode petik merah untuk menjaga kualitas biji kopi serta mengarahkan petani agar tidak menjemur hasil panen di atas tanah secara langsung. Pemerintah menyediakan bantuan berupa terpal, alat penggiling (grinder), dan huller untuk meningkatkan kualitas pasca panen.

Tidak hanya fokus pada produksi, Dinas Perkebunan Lampung juga menyiapkan program hilirisasi kopi berupa pelatihan roasting, pengemasan (packaging), dan akses pasar yang melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut data BPS, nilai ekspor kopi Lampung pada 2025 mencapai lebih dari USD 400 juta, dengan tujuan utama Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa.

“Dengan inovasi budidaya, peremajaan tanaman, dan penguatan hilirisasi, kami menargetkan peningkatan signifikan baik dari sisi volume maupun nilai ekspor kopi Lampung. Hal ini juga sejalan dengan program Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan inovatif,” tutur Yuliastuti.

Meski kopi robusta menjadi komoditas unggulan, Lampung juga mulai mengembangkan kopi arabika di Kabupaten Lampung Barat, khususnya di Kecamatan Sekincau pada ketinggian 1.000–1.200 mdpl. Namun, karakteristik kopi robusta yang kuat tetap menjadi identitas utama Lampung di pasar nasional maupun internasional.*

JurnalKota.net -Bandar Lampung —- Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap berkolaborasi dalam mendukung dan menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Hal tersebut disampaikan Ganjar Jationo saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, di Swiss-Belhotel, Kamis (28/8/2025).

“Kami punya sumber daya, BPS punya sumber daya, mungkin kompetensinya agak berbeda tetapi kita sama-sama pemerintah. Kita sadar data itu penting, seluruh sumberdaya BPS dan sumberdaya pemerintah bisa kita gerakkan bersama-sama,” kata Ganjar Jationo.

Kadis Kominfotik selanjutnya menambahkan agar kegiatan sosialisasi SE2026 dilakukan hingga ke tingkat desa sehingga seluruh masyarakat memahami manfaat Sensus Ekonomi.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei-Juli 2026 dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia dan seluruh sektor usaha di luar pertanian. Data yang dikumpulkan mencakup unit-unit usaha skala besar hingga kecil, dengan pendekatan yang mengintegrasikan ekonomi digital, data spasial, serta prinsip keberlanjutan.*