Kategori: Nasional

Lampung Selatan Lembaga Negara

KPU Lampung Selatan Tetapkan 805.283 Pemilih: Pastikan Data Akurat dan Hak Pilih Terjamin

KPU Lampung Selatan Tetapkan 805.283 Pemilih: Pastikan Data Akurat dan Hak Pilih Terjamin

LAMSEL, Kalianda – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya menjaga hak pilih warga dengan menetapkan 805.283 pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III Tahun 2025.

Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang digelar di Aula Kantor KPU Lampung Selatan, Kamis (2/10/2025).

Ketua KPU Lampung Selatan, Rama Guntara, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data lintas lembaga agar hasilnya valid dan mutakhir.

“Pemutakhiran data ini kami dasarkan pada DPT terakhir, serta data dari BPJS, BPS, dan Disdukcapil. Kami juga melakukan coklit terbatas langsung ke lapangan untuk memastikan akurasi,” ungkap Rama.

Proses tersebut mencakup penghapusan data pemilih yang telah meninggal dunia, serta penambahan pemilih baru yang telah berusia 17 tahun dan melakukan perekaman e-KTP.

Dari hasil rekapitulasi di 17 kecamatan dan 260 desa/kelurahan, jumlah pemilih laki-laki tercatat 406.762 jiwa, sementara pemilih perempuan mencapai 398.521 jiwa.

Rapat pleno dihadiri oleh perwakilan Kodim 0421/LS, Polres Lampung Selatan, Bawaslu, Kesbangpol, Disdukcapil, dan Dinas PMD, sebagai bentuk sinergi antarinstansi dalam memastikan keakuratan data pemilih.

Rama menegaskan, data ini akan menjadi landasan utama dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu mendatang.

“Tujuan kami sederhana: tidak ada warga Lampung Selatan yang kehilangan hak pilihnya. Semua harus tercatat dan terjamin,” tegasnya.

Lampung Selatan Pemerintahan

Bupati Egi Gaungkan City Branding Digital: Wisata Lampung Selatan Kini Bisa Dinikmati dari Kabin Pesawat

LAMSEL, Kalianda – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama terus mendorong inovasi dalam promosi pariwisata daerah. Salah satu langkah terobosannya adalah menggandeng PT Teknologi GoVirtual Indonesia untuk menghadirkan wisata virtual (VR) yang bisa dinikmati penumpang pesawat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan di ruang kerjanya, Kamis (2/10/2025), Egi membahas kerja sama pemanfaatan teknologi Virtual Reality (VR) guna mendukung branding daerah, promosi wisata, dan peningkatan investasi.

CEO PT GoVirtual Indonesia, Bobby Chen, menjelaskan bahwa pihaknya menjadi pelopor virtual tour interaktif yang dapat diakses penumpang melalui platform digital Tripper dan Pasflix. Teknologi ini telah tersedia di 150 unit pesawat, termasuk milik Lion Group, dan dapat diakses lewat jaringan WiFi dalam kabin.

“GoVirtual membawa keindahan destinasi wisata dan potensi investasi Indonesia lebih dekat ke masyarakat, bahkan di udara. Semua konten dikemas interaktif dengan dukungan AI multibahasa,” ujar Bobby.

Bupati Egi menyambut positif inovasi tersebut. Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan program City Branding Lampung Selatan, yang menekankan transformasi digital dalam promosi daerah.

“Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sektor pariwisata dan menarik lebih banyak investor. Dengan promosi berbasis teknologi, Lampung Selatan akan semakin dikenal luas,” kata Egi.

Lewat platform ini, destinasi unggulan seperti Pantai Kedu, Senaya Beach, Menara Siger, hingga Bakauheni Harbour City akan tampil dalam format virtual tour, memberi pengalaman unik bagi calon wisatawan sebelum mereka berkunjung langsung ke Bumi Khagom Mufakat.

Lampung Selatan Pemerintahan

Bupati Egi Tegaskan: Kepala Desa dan BPD Wajib Bersinergi, Program Desa Tak Boleh Diputus Sepihak

LAMSEL, Kalianda — Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan pentingnya sinergi antara kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merancang setiap program pembangunan. Ia menekankan, seluruh kebijakan desa harus lahir dari hasil musyawarah, bukan keputusan sepihak.

Pesan tegas itu disampaikan Egi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD Tahun Anggaran 2025, di Aula Hotel Negeri Baru Resort, Kecamatan Kalianda, Kamis (2/10/2025).

“Program desa tidak boleh berdasarkan keinginan kepala desa saja. Kades dan BPD harus duduk bersama, mencari titik temu agar persoalan bisa diselesaikan secara menyeluruh,” ujar Egi di hadapan peserta Bimtek.

Acara tersebut turut dihadiri Plt Inspektur Kabupaten Anton Carmana, Kadis PMD Erdiyansyah, Kabag Tapem Setiawansyah, para camat, serta ratusan peserta Bimtek.

Egi menegaskan, BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi mengawal arah pembangunan desa agar tetap transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sejak awal kepemimpinannya, ia mendorong agar program pembangunan desa bersifat terukur dan berdampak langsung bagi warga.

Sebagai contoh, Egi menyebut proyek perbaikan jalan desa yang melibatkan tenaga kerja lokal. Langkah itu tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Tahun 2025, Pemkab Lampung Selatan juga mengarahkan penggunaan dana desa di sektor agraris guna memperkuat ekonomi lokal melalui program berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Selain itu, Egi mengingatkan seluruh aparatur desa untuk menjauhi praktik pungutan liar (pungli).

“Saya paling alergi dengan pungli. Pejabat di pemerintahan ini harus melayani, bukan dilayani,” tegasnya.

Bupati berharap BPD benar-benar memahami fungsi pengawasan dan penguatan tata kelola desa. Ia mengingatkan bahwa jabatan BPD adalah amanah hasil musyawarah masyarakat, bukan sekadar formalitas.

“Bapak ibu dipilih melalui musyawarah mufakat. Pahami betul peran BPD agar bisa mengawal program desa sesuai aturan dan berpihak pada rakyat,” pesan Egi.

Menutup sambutannya, Egi menyoroti program prioritas Agro Eduwisata, yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi desa sekaligus membuka peluang kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Lampung Selatan Pemerintahan

Bupati Egi Kawal Sengketa Lahan Tol: 56 Warga Dusun Buring Akhirnya Dapat Harapan Pembayaran Ganti Rugi

KALIANDA — Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan sengketa lahan milik 56 warga Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar.

Dalam audiensi di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (1/10/2025), Bupati Egi langsung menandatangani surat resmi bernomor 475/927/1.04/2025 yang ditujukan kepada Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI. Surat ini berisi permohonan pelepasan kawasan hutan secara parsial sebagai bagian dari program Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) — salah satu syarat utama pencairan ganti rugi.

Egi menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat.

“Kami terus berupaya agar hak bapak dan ibu segera terealisasi. Namun, ada tatanan hukum yang harus kita patuhi. Pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan sepihak,” tegasnya.

Namun suasana audiensi sempat memanas saat seorang warga yang juga merupakan pemilik lahan serta korban ganti rugi tol bernama Suradi mencoba memprovokasi warga agar meninggalkan ruangan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri bertindak tegas dengan mengusir oknum tersebut, karena dinilai tidak memiliki kapasitas dan membawa kuasa hukum yang diduga menggunakan tanda tangan palsu serta surat kuasa kedaluwarsa.

“Jika ada pihak yang mengintimidasi atau memaksa, segera lapor ke kami,” tegas AKBP Toni.

Perwakilan warga, Rohman, meminta kepastian waktu pembayaran ganti rugi.

“Kami butuh kepastian, kapan hak kami dibayar. Kami warga taat hukum, tapi jangan sampai kesabaran kami diuji,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPN Lampung Selatan Seto Apriyadi memastikan dukungan penuh. Ia menjelaskan bahwa setelah seluruh proses di Kementerian PUPR dan Kehutanan rampung, warga dapat menerima pembayaran paling lambat dalam tujuh bulan.

“BPN siap mendukung penuh. Setelah proses selesai, warga bisa langsung mengajukan hak anggaran untuk pembayaran,” jelasnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Dandim 0421/LS Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, Ketua DPRD Erma Yusneli, dan Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut.

Dengan penandatanganan surat resmi ke kementerian, Bupati Egi membuka harapan baru bagi warga Dusun Buring untuk segera mendapatkan hak mereka sekaligus menutup ruang bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi.

Lampung Selatan Pemerintahan

Bupati Egi Ajak Warga Lampung Selatan Kokohkan Persatuan di Momentum Hari Kesaktian Pancasila

LAMPUNG SELATAN – Udara pagi di Lapangan Korpri Kalianda terasa lebih hangat, Rabu (1/10/2025). Di bawah sinar mentari yang menyapa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yang dipimpin langsung oleh Bupati Radityo Egi Pratama sebagai inspektur upacara.

Dengan mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, upacara berlangsung khidmat, tertib, dan penuh makna. Seluruh peserta larut dalam suasana kebangsaan yang meneguhkan semangat persatuan.

Turut hadir jajaran Forkopimda, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Sekda Supriyanto, serta unsur TNI, Polri, ASN, pelajar, dan Pramuka. Upacara diawali laporan Komandan Upacara oleh Danramil Kalianda, Lettu Inf. Tatang S, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh Bupati Egi dan Pembukaan UUD 1945 oleh Ketua DPRD, Erma Yusneli.

Sementara Komandan Kodim 0421/LS, Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, membacakan Ikrar Kesetiaan pada Pancasila, dan doa bersama dari Kementerian Agama menjadi penutup acara.

Dalam amanatnya, Bupati Egi menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai sebagai momentum memperkuat nasionalisme dan solidaritas sosial. Ia mengajak masyarakat Lampung Selatan menjaga kerukunan, memperkuat gotong royong, dan peduli lingkungan.

“Momentum Hari Kesaktian Pancasila ini hendaknya menjadi pengingat untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan. Mari kita jaga rukun, saling menghormati, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih serta nyaman,” tegas Bupati Egi.

Dengan semangat Pancasila, Pemkab Lampung Selatan berkomitmen terus membangun masyarakat yang kuat, berkarakter, dan bersatu dalam menghadapi tantangan zaman.

Lampung Lampung Selatan Pemerintahan

Ancaman Limbah Medis Puskeswan Natar, Jarum Berserakan hingga Botol Obat kadaluwarsa Terbuka

JK, LAMPUNG SELATAN – Sebuah temuan lapangan menguak praktik berbahaya di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan Natar. Di belakang bangunan, limbah medis berupa jarum suntik bekas dan botol obat dibiarkan begitu saja. Bukti yang menunjukkan kelalaian fatal dalam tata kelola kesehatan lingkungan.

Di dua titik berbeda sisi kanan dan kiri belakang bangunan jarum suntik berserakan tanpa wadah pengaman, sementara botol-botol cairan obat dibiarkan terbuka bercampur dengan sampah lainnya.

Posisi Puskeswan yang berada di tengah pemukiman warga kian memperbesar ancaman. Tempat yang semestinya menjadi pusat pelayanan kesehatan hewan, justru berubah wajah menjadi sumber bahaya baru bagi masyarakat sekitar, terutama anak-anak yang kerap bermain di sekitar lokasi.

Seorang warga yang tinggal tak jauh dari Puskeswan mengaku resah dengan kondisi tersebut. “itu kan puskeswan nya diarea terbuka seperti itu, kalau sore hari anak-anak terkadang bermain kesana, kalau mereka main ke belakang, bisa saja mereka kena jarum suntik itu. Bahaya sekali, apalagi ada botol obat kadaluwarsa dan sudah pernah dipakai yang cairannya masih terisi, kalau hujan bisa terbawa ke selokan dan area perkebunan,” ungkapnya, meminta namanya tidak dipublikasikan.

Keterangan warga tersebut mendorong Tim Koalisi Jurnalis dan Aktivis (KOJAK) Lampung turun langsung melakukan investigasi lapangan. Hasilnya, tim menemukan bukti nyata: jarum suntik bekas tercecer di dua titik, sementara botol cairan obat dengan sisa kandungan kimiawi teronggok tanpa perlakuan khusus. Temuan itu memperlihatkan adanya dugaan pola kelalaian dalam pengelolaan limbah medis berbahaya.

Pakar kesehatan lingkungan Provinsi Lampung menegaskan, kondisi tersebut sangat berbahaya.

“Jarum suntik bekas hewan bisa menularkan penyakit zoonosis, penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia, misalnya rabies atau infeksi bakteri tertentu. Jika mengenai kulit, juga bisa menularkan Hepatitis hingga HIV jika ada kontaminasi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, cairan obat yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan. “Kalau cairan kimia meresap ke tanah atau terbawa air hujan, sumber air warga bisa tercemar. Obat-obatan hewan mengandung senyawa aktif yang berbahaya jika masuk ke tubuh manusia atau lingkungan,” tambahnya.

Padahal regulasi mengenai limbah medis sudah tegas. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 menyebutkan bahwa limbah medis termasuk kategori B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang wajib ditangani dengan prosedur khusus. Permenkes No. 18 Tahun 2020 menegaskan, setiap fasilitas kesehatan, termasuk Puskeswan, wajib menyerahkan limbah medis kepada pihak ketiga berizin atau menggunakan insinerator berstandar lingkungan.

Lebih jauh, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan, kelalaian atau kesengajaan membuang limbah B3 sembarangan bisa berujung pidana.

Pasal 104 UU tersebut menyebut ancaman penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar.

Fakta di lapangan memperlihatkan hal sebaliknya. Alih-alih dikelola sesuai aturan, limbah medis berbahaya di Puskeswan Natar justru dibiarkan berserakan, seolah menunggu waktu untuk mencelakai.

“Kalau fasilitas kesehatan saja tidak taat aturan, bagaimana dengan masyarakat biasa? Risiko ini nyata, lingkungan tercemar, kesehatan terancam, bahkan potensi wabah penyakit,” pungkas pakar kesehatan lingkungan tersebut.

Sementara itu hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskeswan Natar maupun Dinas Peternakan Lampung Selatan belum memberikan klarifikasi resmi. Senyap tanpa jawaban, sementara bukti lapangan berbicara gamblang.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung Lampung Pemerintahan

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Fokuskan Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tiga Bulan ke Depan

JBK, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Evaluasi Pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Senin (29/09/2025).

Dalam rapat tersebut, Sekdaprov menekankan pentingnya optimalisasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat di seluruh wilayah Lampung untuk meningkatkan penerimaan daerah.

“Dalam tiga bulan terakhir ini, kita ingin UPTD fokus turun ke lapangan, menggugah wajib pajak, dan memastikan data yang ada dapat direalisasikan menjadi penerimaan daerah,” ujar Marindo.

Sekdaprov menjelaskan bahwa strategi optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB akan dilakukan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk aparatur pamong setempat mulai dari camat hingga lurah.

“Data yang ada sekarang ini belum semuanya terrealisasi. Maka dengan bekerjasama dengan bupati, walikota, serta pamong setempat, kita bisa menggugah kesadaran wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran,” jelasnya.

Tegaskan Tidak Ada Larangan Beli BBM bagi Kendaraan yang Belum Bayar Pajak

Selain itu, Sekdaprov juga menanggapi isu yang beredar di masyarakat mengenai larangan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan yang belum membayar pajak. Ia dengan tegas membantah adanya kebijakan tersebut.

“Kita pastikan tidak pernah ada kebijakan, tidak boleh membeli bensin kalau tidak bayar pajak. Itu berita yang menyesatkan dan tidak benar,” tegas Marindo.

Sekdaprov menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi dari Pemerintah Provinsi Lampung terkait pembatasan layanan pengisian BBM di SPBU bagi kendaraan yang belum melunasi pajak.

“Tidak pernah ada statement seperti itu. Masyarakat bisa merasakan sendiri, tidak pernah ada kebijakan melarang pengisian BBM hanya karena belum membayar pajak,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah strategis yang ditempuh, Pemerintah Provinsi Lampung berharap realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dalam tiga bulan ke depan dapat meningkat signifikan serta mendukung pembangunan daerah.(*)

Bandar Lampung Lampung Pemerintahan

Pemkot Bandar Lampung Mengalokasikan Pos Bantuan Kepada Instansi Vertikal Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019

JK, BANDAR LAMPUNG – Dalam rangka memperkuat sinergi, koordinasi dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan pos bantuan kepada instansi vertikal.

Bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa pembangunan kantor, sarana dan prasarana, kendaraan operasional. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pemkot Bandar Lampung memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan pemerintahan didaerah. Instansi Vertikal merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki peran dalam mensukseskan program nasional, seperti penyelenggaraan Pendidikan, pelaynanan publik dan pengawasan” ungkap Plt. Kepala Bapperida Bandar Lampung Dini Purnamawaty, Senin 29 September 2025.

Menurut Dini, pemberian bantuan bagi instansi vertikal dan lembaga lainya bukan hal yang baru bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Tahun ini, Pemkot Bandar Lampung memberikan bantuan pembangunan rumah sakit pendidikan untuk UIN Raden Intan. Pembangunan kantor Kejati dilakukan secara bertahap ditahun 2025 dan 2026, Pembangunan Kantor Kodim” ujar Dini.

Untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan dan drainase yang menjadi kewenangan Kota telah dianggarkan berdasarkan skala prioritas, mengingat jumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung sebanyak 407 ruas jalan kota dan 6.604 ruas jalan lingkungan” tambah Dini Purnamawaty.

Terkait hutang infrastruktur kepada pihak ketiga ditahun 2024, sudah di selesaikan Mei Tahun 2025″ tutup Dini.(Kwt)

Entertainment Lampung

Tangis Pecah di Lampung: Film Air Mata di Ujung Sajadah 2 Bikin Penonton Tersentuh

28 September 2025
Sugiarto

BANDAR LAMPUNG — Suasana haru menyelimuti Studio 6 Mall Kartini Lampung, Minggu (28/9) sore, saat pemutaran…

Bandar Lampung Lampung Pemerintahan

PMI Run 4 Humanity HUT Ke-80 PMI Tahun 2025, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Peduli Sesama

JK, BANDAR LAMPUNG – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia (PMI) ke-80, Pemerintah Provinsi Lampung bersama PMI Provinsi Lampung menggelar kegiatan PMI Run 4 Humanity, Minggu (28/09/2025). Acara berlangsung meriah di halaman luar Mahan Agung, rumah dinas Gubernur Lampung, Jl. Dr. Susilo, Teluk Betung, Bandar Lampung.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. Lebih dari 1.500 peserta dari berbagai komunitas lari, baik dari dalam maupun luar provinsi, ikut ambil bagian.

PMI Run 4 Humanity bukan sekadar lomba lari, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas, serta mengajak masyarakat membangun budaya hidup sehat dan peduli sesama.

Acara ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan. Turut serta panitia PMI, relawan, sponsor, mitra, serta masyarakat umum. di Mahan Agung, rumah dinas Gubernur Lampung, Jl. Dr. Susilo, Teluk Betung, Bandar Lampung. Minggu, (28/09/ 2025).

Kegiatan ini digelar untuk memperingati 80 tahun perjalanan PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang senantiasa hadir dalam penanganan bencana, pandemi, maupun keadaan darurat. Selain itu, kegiatan ini mengajak masyarakat berolahraga sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial.

Acara dimulai dengan pelepasan peserta oleh Gubernur dan Sekdaprov Lampung. Peserta terbagi dalam dua kategori, yakni Run 5K dengan rute Mahan Agung – Jl. Diponegoro – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. H. Juanda – Jl. Dr. Susilo – kembali ke Mahan Agung, dan Run 10K dengan rute yang lebih panjang melintasi jalan-jalan utama di Kota Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan yang melayani secara universal.

“Kegiatan lari pagi ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga simbol kepedulian dan kebersamaan demi kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PMI, relawan, sponsor, serta masyarakat yang telah berpartisipasi. Sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa,” ujarnya.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk terus melanjutkan semangat kepedulian PMI yang sudah mengabdi selama 80 tahun.

Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini.

“Saya sangat berterima kasih kepada panitia dan peserta. Harapan saya, PMI Provinsi Lampung terus menjadi organisasi yang kuat, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kemanusiaan. Mari jadikan olahraga, khususnya lari dan jalan sehat, sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Lampung,” ungkapnya.

Palang Merah Indonesia (PMI) berdiri sejak 17 September 1945. Selama 80 tahun, PMI telah berperan penting dalam penanganan bencana, layanan donor darah, kesehatan, serta aksi kemanusiaan lainnya, dengan prinsip kesukarelaan, kemanusiaan, dan kemandirian.(*)

Lampung

QRIS Tap Diluncurkan di Siger Run 2025, Wagub Jihan Ajak Masyarakat Melek Digital

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Bimo Epyanto, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy secara resmi melakukan kick off implementasi QRIS Tap pada kegiatan QRIS CBP Siger Run 2025, Minggu (28/09/2025) di Lampung City Mall, Bandar Lampung.

QRIS CBP Siger Run 2025 merupakan puncak rangkaian SIGER Fest by Kantor Perwakilan BI Lampung yang telah berlangsung sejak 19 hingga 28 September 2025 dengan mengusung tema “Rupiah Berdaulat, Digitalisasi Merakyat”, kegiatan ini menghadirkan berbagai lomba, edukasi, dan hiburan untuk meningkatkan literasi Rupiah serta mempercepat adopsi digitalisasi pembayaran melalui QRIS.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang berperan dalam penyelenggaraan acara. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membangkitkan semangat masyarakat, tetapi juga memberi dampak positif pada perekonomian daerah.

“Hari ini kita tidak hanya berlari untuk kesehatan, tetapi juga berlari menuju masa depan Lampung yang lebih cerah yang lebih maju. Siger Run ini adalah simbol gerak bersama, bagaimana kita bisa kompak, sehat, dan tetap melek tentang digital digital. Apalagi dengan kehadiran QRIS dari Bank Indonesia, transaksi jadi makin mudah, mendorong UMKM semakin bangkit, literasi digital juga masyarakat semakin tahu semakin paham tentunya dan QRIS ini membantu sektor keuangan lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih praktis,” ucapnya.

Dalam penyelenggaraannya, Wagub berharap kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pengingat dalam menuju Lampung yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

“Melalui Siger Fest, kita juga ingin menunjukkan bahwa Lampung bukan hanya punya alam indah, tapi juga masyarakat yang inovatif dan terbuka dengan perubahan dan juga adaptif tentunya. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat, bahwa setiap langkah kecil kita hari ini adalah bagian dari langkah besar menuju Lampung yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” harapnya.

Diakhir, Wagub mengajak masyarakat untuk dapat menikmati berbagai rangkaian kegiatan lain yang juga akan diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

“Selamat menikmati rangkaian acara siger run yang road to Lampung Begawi yang ada rangkaian berikutnya bertempat di Lampung City Mall juga dengan acara yang tidak kalah keren. Enjoy the vibe, enjoy the moment,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan bahwa tema yang diusung merupakan upaya BI dalam mempeluas penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi pembayaran.

“Tema yang diusung merupakan upaya dari Bank Indonesia untuk memperluas akseptasi digitalisasi pembayaran sekaligus juga meningkatkan literasi masyarakat terhadap perlindungan konsumen dan bagi kebijakan Bank Indonesia,” jelasnya.

Bimo juga menambahkan bahwa QRIS Tap merupakan inovasi terbaru dari BI yang lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

“Selama ini kita menggunakan Qris kan harus membuka aplikasi, tapi dengan QRIS Tap yang saat ini masih berlaku untuk operating system android, tinggal men-tap saja hp kita pada vendor-vendor tertentu kita bisa langsung melakukan transaksi QRIS, lebih mudah dan lebih nyaman,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela melepas ribuan peserta yang dengan antusias mengikuti QRIS CBP Siger Run 2025 di garis start.

Selanjutnya, Jihan bersama Kepala Perwakilan BI Lampung juga menyerahkan hadiah serta mengalungkan medali kepada para pemenang lomba.*

Lampung

Tuntas dalam Waktu 5 Hari, Bukti Semangat Gotong Royong di Jembatan Gantung Tampang Muda Tanggamus

JurnalKota.net – Tanggamus – Jembatan Gantung yang sempat viral di media sosial di Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, telah selesai diperbaiki oleh relawan sesuai target. Sebelumnya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Bupati Tanggamus Saleh Asnawi meminta perbaikan jembatan dapat diselesaikan sebelum akhir bulan September.

Hari ini, minggu pagi 28 September 2025, telah dilakukan serah terima dari relawan kepada warga masyarakat diwakili Kepala Pekon Hamid. “Mulai hari ini jembatan tersebut menjadi tanggung jawab warga untuk bersama-sama memelihara dan merawatnya karena jembatan tersebut merupakan hasil dari gotong royong warga dan kini menjadi milik bersama” ungkap Hery Maryanto mewakili Relawan.

Jembatan Gantung ini merupakan jembatan penghubung antara warga Pekon Tampang Muda dan Pekon lainnya. Khusus akses pendidikan, jembatan ini sangat bermanfaat menghubungkan tiga sekolah, yaitu SMAN 1 Pematang Sawa, SMPN 2 Pematang Sawa, dan SDN 1 Tampang Muda. Siswa-siswi sekolah banyak menggunakan jembatan ini untuk berangkat kesekolah dan aktivitas lainnya. Kini para pelajar tidak perlu lagi jalan memutar hampir 2km untuk menuju ke sekolah.

Dikerjakan oleh relawan-relawan Vertical Rescue Indonesia (VRI), BPBD & Tagana Tanggamus, Anggota TNI dan Polri, pelajar serta relawan lainnya, mereka bahu membahu bergotong royong memperbaiki Jembatan Gantung Tampang Muda, Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus. Dengan semangat tersebut perbaikan jembatan dapat selesai tuntas dalam waktu yang sangat cepat. Total pengerjaan perbaikan berlangsung hanya dalam waktu 5 hari (23-27 September 2025).

Tidak ada kendala berarti dalam proses perbaikan secara gotong royong ini. Kendala utama hanya pada akses menuju lokasi yang menempuh waktu cukup panjang karena harus melalui jalur laut. Tim relawan perlu berlayar sekitar 5 jam di laut selain jalur darat.

Perbaikan kolaboratif ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Bupati Tanggamus Saleh Asnawi serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus, Wabup Agus Suranto, Wakil Ketua DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, Dandim 0424 Tanggamus Letkol. Inf. Dwi Djunaidi, dan Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sudjatmiko sert unsur-unsur organisasi kemasyarakat seperti Gerakan Pramuka, HMI, tokoh masyarakat, swasta, dan lainnya.

“Kegiatan perbaikan jembatan gantung di Tampang Muda saya harapkan menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa semangat gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi antara unsur pemerintah dan non-pemerintah dapat menjadi senjata kita untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial di masyarakat dengan cepat dan tuntas” Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.*

Lampung

Ribuan Peserta Meriahkan “PMI Run 4 Humanity” di Puncak HUT ke-80 PMI Lampung

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari merayakan puncak HUT PMI ke-80 tahun 2025 dengan berbaur dengan sedikitnya 1200 peserta lomba lari “PMI Run 4 Humanity” yang dilepas di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Bandarlampung, Minggu (28/9/2025).

Acara berlangsung sangat meriah disertai bakti sosial dan layanan kesehatan gratis. Ibu Wulan melaporkan bahwa rangkaian peringatan HUT ke-80 PMI di Lampung meliputi pasar murah di dua lokasi, seminar dan workshop kegawatdaruratan dengan peserta lebih dari 200 orang, roadshow donor darah sepanjang September, penghargaan bagi koordinator donor darah sukarela, serta pembagian 105 ton beras untuk masyarakat bekerja sama dengan PT. Asia Makmur.

Menurut Ibu Wulan, usia 80 tahun adalah bukti kedewasaan PMI dalam mengabdi untuk kemanusiaan.

Dengan mengusung tema “Tebarkan Kebaikan”, ia menegaskan bahwa PMI Lampung tidak hanya hadir di saat bencana, tetapi juga menggerakkan solidaritas dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.

“Setiap tetes darah yang didonorkan, setiap bantuan yang disalurkan, dan setiap tenaga yang dicurahkan relawan adalah bentuk nyata menebarkan kebaikan,” ujarnya.

Ibu Wulan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materiil.

“Kami berharap semangat menebarkan kebaikan ini akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Dalam acara ini, Gubernur Mirza menegaskan bahwa PMI bagi pemerintah bukan sekadar organisasi, melainkan representasi dari solidaritas, kebersamaan dan pengorbanan masyarakat untuk sesama.

“PMI selalu hadir terdepan dalam berbagai bencana dan penanggulangan darurat. Dimanapun ada PMI, masyarakat merasa senang karena PMI identik dengan menolong dan memberi,” ujarnya.

Gubernur Mirza berpendapat semangat gotong royong dan kepedulian yang ditunjukkan relawan PMI harus terus ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat.

Ia menyebut perjalanan 80 tahun PMI bukanlah hal mudah, mengingat besarnya kontribusi yang telah diberikan, termasuk jutaan liter darah yang disalurkan untuk menyelamatkan nyawa manusia.

“Siapapun bisa menjadi pahlawan kemanusiaan, tidak harus gubernur atau pejabat. Minimal kita bisa menyumbangkan darah sebagai wujud nyata menolong sesama. Semangat ini harus kita ajarkan kepada seluruh masyarakat Lampung tanpa melihat suku, agama, atau latar belakang,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga mengapresiasi dedikasi para pengurus, pegawai dan relawan PMI se-Lampung yang bekerja tulus tanpa pamrih.

Ia menegaskan Pemprov Lampung akan terus mendukung program-program PMI, meski diakui bantuan pemerintah belum maksimal dalam bentuk pendanaan.

“Namun semangat kolaborasi yang sudah terjalin harus terus digalakkan agar kegiatan PMI berjalan baik,” ujarnya.*

Lampung

Pemprov Lampung dan Kementerian PPPA Tandatangani Komitmen Bersama Perkuat Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama antara Kementerian PPPA, Pemerintah Provinsi Lampung, dan 15 kepala daerah se-Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Sabtu (27/09/2025).

Acara ini membuktikan komitmen kuat Pemprov Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.

Kesepakatan ini menandai langkah strategis Lampung dalam menempatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai arus utama kebijakan daerah, sekaligus memperkuat perlindungan anak secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan rasa bangga bahwa Lampung dapat menjadi fasilitator dalam membangun sejarah penting dengan penandatanganan komitmen bersama tersebut.

Menurutnya, kehadiran Menteri PPPA di Lampung merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.

“Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PPPA. Salah satu fokus utama adalah pengarusutamaan gender dan penyusunan anggaran responsif gender. Kami berharap langkah ini dapat membawa Lampung kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya, yang bagi kami bukan sekadar simbol prestasi tetapi motivasi untuk terus berinovasi,” ujar Wagub.

Wagub Jihan juga menegaskan komitmen Lampung dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila). Ia menyebut, Lampung telah meraih penghargaan tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024, berkat kerja keras Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, program Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) menjadi salah satu unggulan daerah yang berfokus pada pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemuda, dan lansia. Program ini juga mengintegrasikan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, revitalisasi posyandu, dan pembukaan lapangan kerja.

Namun, Wagub Jihan mengakui tantangan besar masih dihadapi, terutama pada isu kekerasan perempuan dan anak. Data Simfoni PPA menunjukkan pada 2020 tercatat 485 korban kekerasan, naik menjadi 877 pada 2024, dan hingga Agustus 2025 sudah terdapat 519 korban, mayoritas perempuan dan anak. Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual dan KDRT, dengan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah dengan kasus tertinggi.

“Karena itu, kami bertekad memperkuat peran UPTD PPA, PATBM, Puspaga, Forum Puspa, serta layanan rujukan terpadu agar korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang cepat, tepat, dan berkeadilan. Kami juga mengoptimalkan aplikasi Lampung Ini sebagai pusat pelaporan masyarakat, yang kami integrasikan dengan sistem Kementerian PPPA,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa pembangunan perempuan dan anak harus menjadi prioritas karena perempuan mengisi hampir separuh populasi penduduk dan anak mencapai sepertiga jumlah penduduk Indonesia.

“Banyak masalah dapat diselesaikan lebih baik jika perempuan berpartisipasi. Demikian juga dengan anak, mereka harus tumbuh, berkembang, dan terlindungi agar menjadi SDM handal untuk pembangunan Indonesia,” kata Menteri Arifah.

Menteri menuturkan, setelah dilantik Presiden, ia mendapat arahan agar tidak membuat program baru melainkan melanjutkan program baik yang telah diinisiasi. Salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI), pengembangan dari program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

“Ruang Bersama Indonesia ini bertujuan mewujudkan desa ideal: tidak ada stunting, tidak ada ibu dan anak yang anemia, semua anak bersekolah, dan ibu-ibu berdaya. Konsepnya adalah kolaborasi lintas sektor, ibarat lidi-lidi yang diikat bersama untuk menyapu masalah secara kolektif,” ujarnya.

Selain RBI, Menteri juga menekankan dua agenda besar lainnya, yaitu perluasan layanan SAPA 129 ke tingkat kabupaten/kota, serta pengendalian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data Simfoni PPA mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki korban terbanyak, baik anak (140 korban) maupun perempuan (69 korban). Kekerasan fisik, seksual, dan penelantaran masih mendominasi, dengan rumah tangga sebagai lokasi tertinggi. Hingga 26 September 2025, tercatat 586 kasus kekerasan, di mana 504 kasus (86%) menimpa perempuan dan 420 kasus (72%) menimpa anak.

Menteri juga menyoroti tingginya angka perkawinan anak, meskipun di Lampung trennya sudah menurun menjadi 4,87% pada 2024, lebih rendah dari rata-rata nasional 5,90%. Namun ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk terus menekan angka perkawinan anak hingga level terendah.

Dalam kesempatan ini, Menteri PPPA juga mengapresiasi Lampung atas capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya tahun 2023 dan predikat Provinsi Layak Anak (PROVILA) tahun 2025. Dari 15 kabupaten/kota, delapan di antaranya meraih predikat Nindya, dua Madya, dan lima Pratama.

Selain itu, Lampung juga menerima DAK Non Fisik PPA 2025 bersama 14 kabupaten/kota lainnya, yang diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Baik Pemprov Lampung maupun Kementerian PPPA menegaskan bahwa capaian pembangunan perempuan dan anak tidak bisa dicapai tanpa sinergi dan kolaborasi.

“Seluruh kepala daerah di Lampung berkomitmen mendukung program-program Kementerian PPPA secara konsisten, berkelanjutan, dan berintegrasi,” tegas Wagub Jihan.

Menteri PPPA pun menambahkan, “Setiap program yang kita jalankan bukan hanya untuk meraih penghargaan, tetapi untuk memastikan setiap perempuan dan anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk maju, khususnya di Provinsi Lampung.”

Dengan momentum komitmen bersama yang ditandai penandatanganan oleh seluruh kepala daerah se-Lampung, diharapkan pembangunan di Provinsi Lampung semakin inklusif, responsif gender, ramah anak, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.*

Lampung

Panen Raya Serentak, Pangdam XXI/Radin Inten Hadir Bersama Polda Lampung”

JurnalKota.net – Pringsewu – Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.(Han) menghadiri kegiatan Zoom Meeting Panen Raya Serentak Kuartal III yang digelar oleh Polda Lampung, Sabtu (27/9/2025). Kegiatan ini dipusatkan di lahan pertanian belakang Polres Pringsewu, Desa Jogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, dan diikuti secara daring oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, serta stakeholder di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa panen raya serentak merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menekankan bahwa Polri bersama TNI akan terus bersinergi melalui penanaman serentak di 36 provinsi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, hingga pembangunan gudang pangan berkapasitas besar.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan komitmen Kodam XXI/RI untuk selalu bersinergi mendukung ketahanan pangan.

> “TNI bersama Polri selalu hadir untuk rakyat. Panen raya serentak ini membuktikan komitmen kita bersama dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya di Lampung,” tegas Pangdam.

Kegiatan panen raya serentak ini juga menjadi momentum penguatan sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan.*