Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Hilman Hadikusuma Tahun 2025 di Lamban Gedung Kuning, Bandar Lampung, Jumat (17/10/2025).

Kompetisi peradilan semu yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung ini diikuti oleh 12 delegasi universitas dari berbagai daerah di Indonesia dan akan berlangsung pada 17–19 Oktober 2025. Tahun ini merupakan penyelenggaraan keempat NMCC, dengan tema “Anti Human Trafficking” yang menyoroti isu penting mengenai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang konsisten menghadirkan ruang pembelajaran aplikatif bagi mahasiswa hukum. Ia menilai bahwa kompetisi peradilan semu bukan sekadar ajang akademik, melainkan juga wadah untuk membentuk karakter, empati, dan integritas mahasiswa hukum.

“Peradilan semu ini merupakan bentuk nyata hilirisasi ilmu hukum yang dipelajari di kampus. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar menggunakan nurani dalam menegakkan hukum,” ujar Jihan.

Jihan menilai tema Anti Human Trafficking sangat tepat diangkat di Lampung, mengingat provinsi ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang tinggi dan berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya perdagangan orang. Ia menyebutkan, sejak tahun 2020 hingga kini, telah tercatat lebih dari 80 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Lampung. Hal ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus senantiasa berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Wakil Gubernur berharap kegiatan NMCC dapat memperkuat wawasan dan karakter mahasiswa hukum dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, serta tanggung jawab sosial, sehingga mereka tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan empati dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat.

“Kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mahasiswa hukum yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas, empatik, dan siap menjadi penegak hukum yang membawa perubahan positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Jihan berharap seluruh peserta dapat membawa kesan positif selama berada di Lampung. Ia juga menekankan bahwa Universitas Lampung dan Provinsi Lampung diharapkan dapat semakin dikenal sebagai daerah yang terbuka, bersahabat, dan mendukung pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.*

JurnalKota.net – BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia menggelar Forum Komunikasi MBG: Strategi Komunikasi Berbasis Isu Krisis di Balai Keratun, Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo. Kegiatan diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Satgas MBG, dan Satgas Stunting dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang wajib disukseskan bersama. Menurutnya, program ini telah membawa dampak besar bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

“Program MBG ini harus berhasil dan tidak ada kata mundur. Program ini membuat anak-anak semakin semangat bersekolah. Dulu, sekitar 40–50 persen siswa berangkat ke sekolah tanpa sarapan, sehingga sulit berkonsentrasi. Sekarang, jutaan siswa mendapatkan gizi seimbang, dengan protein dan karbohidrat yang cukup,” ujar Marroli.

Marroli menambahkan, pemerintah telah menyediakan jutaan hingga miliaran piring makanan bergizi bagi siswa di seluruh Indonesia atas arahan Presiden. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya dirasakan anak-anak, tetapi juga para orang tua yang kini lebih tenang karena kebutuhan gizi anaknya terpenuhi.

Dalam kesempatan itu, Marroli juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik dalam menghadapi isu-isu yang berkembang terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, tantangan komunikasi di era digital membutuhkan pendekatan adaptif dan kolaboratif antarinstansi pemerintah.

“Dalam komunikasi publik, informasi negatif memang cepat menyebar, tapi informasi positif punya daya jangkau lebih luas jika relevan dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pesan positif soal MBG harus terus digaungkan, tidak hanya di media sosial tapi juga di ruang-ruang percakapan masyarakat seperti grup WhatsApp,” katanya.

Marroli menegaskan, pihaknya sedang menyiapkan panduan komunikasi publik agar seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki keselarasan dalam menyampaikan pesan terkait program strategis nasional. Panduan itu diharapkan membantu pemerintah menangani isu krisis dengan cepat, tepat, dan menenangkan publik.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum ini di Lampung. Ia menyebut kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas komunikasi publik di daerah.

“Kami berterima kasih karena Lampung dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan ini. Forum ini mempertemukan dinas kominfo, satgas MBG, dan satgas stunting dari seluruh kabupaten/kota, baik secara luring maupun daring. Ini kesempatan bagus untuk menyamakan persepsi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat,” ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya bergantung pada penyebaran informasi, tetapi juga pada kemampuan meramu pesan agar kredibel, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan pentingnya kehadiran pejabat publik dalam memberi informasi resmi saat terjadi krisis, seperti bencana atau pandemi, guna mencegah munculnya spekulasi di ruang publik.

“Pesan dari pemerintah harus kuat, kredibel, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Media komunikasi bisa beragam, tapi esensinya satu: menenangkan publik dan memastikan manfaat program nasional benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ganjar.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi panel bersama dua narasumber, yakni praktisi komunikasi Jojo S. Nugroho dan praktisi kehumasan Fardila Astari, dengan moderator Muhammad Aprizal Arsyita, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Lampung.

Forum ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan strategi komunikasi MBG di daerah, agar pesan pemerintah tersampaikan secara efektif dan program nasional ini dapat terus berjalan dengan dukungan publik yang luas.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara program pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan berbagai program pusat yang telah berjalan di Lampung dinilai penting untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, seusai memimpin rapat terkait Kolaborasi dan Sinergi Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional dan Daerah, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Jumat (17/10/2025).

Menurut Gubernur Mirza, sejumlah program pemerintah pusat telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satunya adalah Program MBG yang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi pangan bergizi dan penyerapan tenaga kerja.

“Program MBG memberi dampak signifikan. Konsumsi ayam, telur, sayur dan lainnya meningkat, serta lebih dari 24 ribu tenaga kerja terserap, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Gubernur Mirza.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi antara program pusat dan daerah sehingga menjadi daya ungkit maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata. Mulai dari Program MBG, Koperasi Merah Putih, dan lainnya.

“Perkembangan MBG yang sangat cepat harus segera disambut oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kami sedang mempersiapkan rantai suplai dari petani lokal, seperti ayam, telur, sayur, cabai dan lainnya,” ujarnya.

Disisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga menaruh perhatian pada perkembangan Kooperasi Merah Putih. Gubernur Mirza berharap keberadaan koperasi ini dapat memperkuat hilirisasi produk lokal dan membuka akses permodalan bagi pelaku usaha desa.

“Kita ingin Kooperasi Merah Putih bisa mendongkrak komoditas desa, sehingga ada nilai tambah dan perputaran ekonomi,” ujarnya.

Melalui forum evaluasi ini, Pemprov Lampung berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus mendorong percepatan realisasi program pusat di daerah. Tujuannya, agar pembangunan berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung. *

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, memberikan piagam penghargaan kepada enam Perangkat Daerah atas komitmen dan kesungguhan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Upacara Bulanan dan SAKIP Award Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (17/10/2025).

Marindo mengapresiasi Perangkat Daerah melalui SAKIP Award atas kerja cerdas dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja.

Menurutnya, para Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan asas good governance serta mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran yang berkualitas.

“Award ini adalah salah satu wujud kami dalam menerapkan reward dan punishment atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung,” ujar Marindo.

Marindo menjelaskan, SAKIP Award diberikan untuk memberikan apresiasi dan menghargai perangkat daerah yang memiliki kinerja unggul dalam akuntabilitas dan reformasi birokrasi.

Penghargaan ini juga bertujuan memotivasi perangkat daerah agar terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.

“Sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah untuk mewujudkan akuntabilitas demi Lampung yang lebih maju, serta memfasilitasi pertukaran informasi, strategi, dan inovasi antara perangkat daerah yang telah berhasil menerapkan SAKIP,” tambahnya.

Pada 2 Oktober 2024, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Provinsi Lampung masih berada pada kategori B dengan nilai 68,36. Pada Triwulan II Tahun 2025, nilai tersebut meningkat sebesar 0,59 poin menjadi 68,95.

Marindo menegaskan, guna mendukung peningkatan nilai SAKIP Provinsi Lampung dengan predikat BB bahkan A, diperlukan komitmen nyata.

Komitmen itu harus dimulai dari level pimpinan pemerintah daerah hingga ke perangkat daerah dan individu, untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja.

“Realitas menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan nilai SAKIP yang baik berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Saya berkomitmen melakukan transformasi birokrasi, salah satunya melalui penguatan akuntabilitas kinerja,” ujarnya.

Dengan penghargaan ini, Marindo menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan manajemen kinerja dengan mengutamakan efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja.

“Ini dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Lampung, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” katanya.

Adapun enam perangkat daerah yang menerima penghargaan SAKIP Award Tahun 2025, meliputi dengan predikat SAKIP BB diberikan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Jiwa Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan predikat SAKIP B diberikan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.*

JurnalKota.net – Bandar Lampung, — Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Provinsi Lampung di kancah nasional. Dua naskah kuno asal Provinsi Lampung berhasil meraih Sertifikat IKON (Ingatan Kolektif Nasional) Tahun 2025 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas nilai sejarah, budaya, dan literasi yang terkandung dalam naskah-naskah kuno tersebut. Keberhasilan ini merupakan hasil dari usulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung yang terus menunjukkan komitmennya dalam pelestarian warisan literasi dan budaya daerah.

Penetapan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi naskah nusantara sebagai sumber pengetahuan, identitas budaya, dan memori kolektif bangsa yang perlu dilestarikan.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa pengarusutamaan naskah bukan sekadar formalitas, melainkan menempatkan manuskrip dan nilai-nilainya sebagai bagian utama dari kebudayaan dan pembangunan nasional.

“Melalui program ini, naskah dan kandungannya harus ditempatkan sebagai arus utama, tidak lagi menjadi isu yang termarjinalkan,” ujarnya saat membuka Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara XX di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Adapun dua naskah kuno yang berhasil meraih penghargaan tersebut adalah: Naskah Kulit Kayu: Ingok Perjanjian Kita dan Poerba Ratoe: Catatan Sejarah Masyarakat Labuhan Ratu 1907–1915.

Kedua naskah ini dinilai memiliki nilai historis tinggi serta menggambarkan identitas dan kearifan lokal masyarakat Lampung tempo dulu.

Penganugerahan Sertifikat IKON 2025 juga dirangkaikan dengan Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara XX, yang menghadirkan berbagai pakar, peneliti, dan pemerhati naskah dari lembaga nasional maupun internasional. Acara ini menjadi wadah penting dalam memperkuat jejaring pelestarian naskah kuno di Indonesia dan dunia.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Pengakuan ini bukan hanya kebanggaan bagi Lampung, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus melestarikan dan memperkenalkan khazanah naskah kuno daerah kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan raihan ini, diharapkan semangat menjaga naskah kuno sebagai sumber ilmu, identitas, dan kebanggaan budaya bangsa terus tumbuh di kalangan masyarakat Lampung dan Indonesia pada umumnya.*