Penulis: Sugiarto

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung direncanakan menggelar Lampung Fest 2025 dengan tema “Coffee and Tourism” pada 11 November 2025 mendatang di PKOR Way Halim, Bandar Lampung.

Hal terbut terungkap pada rapat penyelenggaraan Lampung Fest 2025 yang dipimpin langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, di Gedung Pusiban, Jumat (26/09/2025).

Dalam paparannya, Bani Ispriyanto menjelaskan bahwa Lampung Fest 2025 merupakan salah satu rangkaian dalam Lampung Boemi Event yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk tidak lagi menggunakan konsep Pekan Raya Lampung (PRL).

“Gubernur meminta kita untuk tetap melaksanakan Lampung Festival dengan konsep yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin menghadirkan kemeriahan, masukan, dan event-event yang berbeda agar lebih menarik dan terasa keseruannya,” ujar Bani.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung pada tanggal 11 hingga 25 November 2025 berlokasi di PKOR Way Halim, Bandar Lampung.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditunjuk sebagai leading sector, namun pelaksanaannya menggandeng Forum Kreatif Lampung. Forum ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi kreatif, termasuk Lampung Booking Event (BoKEH) dan Lampung Recreation (REL), yang akan menjadi penyelenggara utama.

Salah satu perbedaan signifikan dari tahun sebelumnya adalah akses masuk dan hampir seluruh kegiatan pameran adalah gratis alias tidak berbayar. Kebijakan ini diambil agar masyarakat dapat berperan aktif dan berpartisipasi lebih intensif dalam acara ini, serta meningkatkan daya tarik pengunjung.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya Pekan Raya Lampung itu menggunakan EO (pihak ketiga) sehingga berbayar. Nah, ini kita buat gratis. Kami mengimbau semua pihak berperan aktif di dalamnya,” tambah Bani.

Tema utama, “Coffee and Tourism,” ditentukan langsung oleh Gubernur. Isi kegiatan akan dibagi menjadi tiga fokus utama: Festival, Pameran, dan Hiburan.

Festival tahun ini akan dimeriahkan berbagai perlombaan menarik, mulai dari Lomba Kuliner, Lomba Barista, Lomba Band Remaja, hingga Lomba Seni Budaya. Aneka kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah kreativitas sekaligus hiburan bagi masyarakat Lampung.

Selain itu, pameran pembangunan juga akan digelar dengan melibatkan seluruh instansi vertikal, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) provinsi, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pameran ini bertujuan menampilkan capaian pembangunan Lampung di masa awal kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal agar lebih dekat dengan masyarakat.

Untuk sektor hiburan yang memerlukan biaya operasional lebih besar, panitia akan menerapkan tarif masuk dengan harga standar. Seluruh pengelolaan hiburan diserahkan kepada Forum Kreatif Lampung agar acara berlangsung profesional dan menarik.

Pengaturan teknis stan pameran juga dipercayakan kepada Forum Kreatif Lampung. OPD yang berpartisipasi tidak dikenakan biaya sewa stan, tetapi tetap menanggung biaya listrik, keamanan, dan kebersihan. Pemerintah Provinsi Lampung turut mengimbau pimpinan BUMN, BUMD, sponsor, serta donatur untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan ini.

Lampung Fest 2025 menargetkan kurang lebih 300.000 (tiga ratus ribu) pengunjung. Akses masuk gratis diharapkan menjadi daya tarik utama untuk meningkatkan intensitas kunjungan masyarakat.

Pemerintah Provinsi juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota mengaktifkan anjungan-anjungan yang tersedia di PKOR Way Halim untuk diisi dengan pertunjukan seni budaya serta pameran hasil-hasil pembangunan daerah masing-masing. *

JurnalKota.net – Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Detasemen Polisi Militer 11/3 Lampung bertempat di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (26/09/2025).

Penyerahan tersebut dilakukan secara resmi oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan diterima langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Mayjen TNI Eka Wijaya Permana.

Dalam perjanjian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan hibah tanah seluas 4,7 hektare yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Detasemen Polisi Militer 11/3 dengan Nomor Nomor: 000.2.4/5403/NPHD/V1.02/2025 dan Nomor: B/88/26/09/2025 serta diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/45/V1.02/HK/2025.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemprov Lampung, Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sebagai warga kehormatan Korps Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan kepadanya diberikan hak untuk menggunakan PIN Polisi Militer TNI Angkatan Darat.

Dalam kesempatan tersebut, secara resmi Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana memakaikan langsung pemasangan PIN Polisi Militer TNI AD dan Baret Polisi Militer TNI AD kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Riswandi, Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nurul Fajri, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Haryantana, Danpomdam XXI Radin Inten Kolonel David, Komandan Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung Anjan Pama Setyawan.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Bunda Literasi Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza melantik dan mengukuhkan Tim Literasi Provinsi Lampung periode 2025–2030 di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/037/V.18/HK/2025.

Acara ini para Bunda Literasi kabupaten/kota, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, serta para penggiat literasi.

Pada kesempatan yang sama, turut dilantik Bunda Literasi Kabupaten Pesawaran periode 2025–2030, Aria Sandi. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba video pendek literasi tingkat provinsi sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas generasi muda dalam memajukan literasi.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, yang hadir atas nama Pemprov Lampung, menegaskan bahwa literasi adalah kunci membangun daya saing bangsa. Ia juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin masif. Menurutnya, jika tidak disikapi dengan bijak, teknologi berpotensi menggerus kreativitas asli anak bangsa.

“Mari kita jadikan literasi sebagai gerakan bersama, mulai dari rumah, sekolah, kampus, hingga ruang publik,” ujarnya.

Lampung sendiri masih menghadapi angka buta aksara sebesar 2,64 persen. Namun, dengan lebih dari 60 persen penduduk berada pada usia produktif, kondisi ini dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan tingkat literasi. Wagub Jihan juga mendorong agar perpustakaan di Lampung terus memperkaya koleksi buku dan layanan, sehingga semakin banyak masyarakat yang terjangkau.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung program peningkatan literasi yang sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita wujudkan bersama sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal literasi yang baik,” tutup Wagub.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memperkuat sinergi dalam mengawal program strategis di bidang pertanian dan infrastruktur.
Langkah ini ditandai dengan pendampingan pengamanan Kejati terhadap program pangan daerah (padi dan jagung) serta proyek strategis bidang infrastruktur jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

Gubernur Lampung, Mirza mengapresiasi peran Kejati Lampung melalui program ASTA KARYA Petani Mitra Adhyaksa. Menurutnya, program ini memberi perlindungan menyeluruh bagi petani, mulai dari pengawasan pupuk subsidi, penanganan masalah tanah, pengamanan penyerapan gabah, hingga perlindungan dari jeratan rentenir.

“Satgas Percepatan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung dengan Unit Reaksi Cepat Jaga Pangan hari ini resmi kita bentuk. Satgas ini menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan petani dari hulu hingga hilir,” ujar Mirza.

Dia menegaskan, Satgas dan unit cepat tanggap tersebut harus benar-benar hadir di lapangan untuk menjaga harga tetap wajar sekaligus memastikan kerja keras petani berbuah kesejahteraan.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya menjaga harga komoditas agar petani tidak dirugikan. Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dengan tiga komoditas utama yaitu singkong, padi, dan jagung yang melibatkan lebih dari satu juta keluarga.

“Naik-turunnya harga tiga komoditas ini sangat menentukan tingkat kemakmuran masyarakat. Dulu, saat harga tidak dijaga dan hanya diserahkan ke mekanisme pasar, petani kita hanya berpendapatan Rp1,5–2 juta per bulan. Sekarang, setelah harga gabah dan jagung ditetapkan pemerintah, pendapatan petani bisa naik dua kali lipat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan soal persoalan anjloknya harga singkong, yang membuat ribuan petani mengalami penurunan drastis pendapatan. Karena itu, pemerintah daerah bersama Kejati dituntut hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. “Kehadiran negara dan aparat hukum membuat petani merasa dijaga. Ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat,” kata Mirza.

Selain itu, Pemprov menargetkan pengalihan lahan seluas 50.000 hektare untuk pengembangan jagung dan padi gogo. Menurut Mirza, langkah ini strategis karena jagung merupakan komoditas penting dalam mendukung ketersediaan protein murah bagi masyarakat serta menjadi bahan baku utama industri peternakan.

Selain sektor pangan, Gubernur menegaskan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu agenda utama pembangunan kedepan. Kondisi jalan provinsi saat ini baru 78 persen dalam kategori mantap, sementara jalan kabupaten dan desa bahkan masih di bawah 50 persen dan 30 persen.

“Kalau kita membiarkan kualitas jalan buruk, maka pembangunan akan tertinggal jauh. Prinsip saya, jalan yang dibangun harus berkualitas dan bisa bertahan minimal 15 tahun. Jalan bagus ini untuk rakyat, karena hasil panen petani bergantung pada akses jalan,” ujar Gubernur Mirza.

Ia menambahkan, pengawalan Kejati terhadap proyek infrastruktur sangat penting agar pembangunan tidak asal-asalan, transparan, dan sesuai harapan masyarakat.
“Kami ingin memastikan proyek infrastruktur tidak hanya dibangun, tetapi juga berfungsi baik, tidak cepat rusak, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyebut pembentukan Satgas Pangan merupakan wujud nyata keterlibatan Kejaksaan dalam pembangunan daerah.

“Satgas ini melibatkan jajaran kejaksaan di bidang intelijen. Kehadiran kami bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan solutif untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan di Lampung,” ujar Danang.

Ia menambahkan, sinergi dengan Pemprov Lampung juga mencakup pendampingan terhadap proyek strategis infrastruktur. “Dengan pendampingan ini, pemerintah daerah dapat memperoleh pemasukan sesuai target, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Lampung menilai kolaborasi dengan Kejati menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Pemerintah ingin memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pangan dan infrastruktur.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahan SK Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian (padi dan jagung) sebagai program strategis daerah, serta SK Gubernur Lampung tentang proyek strategis bidang infrastruktur jalan dan jembatan yang dikelola Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung tahun 2025.

Pemprov Lampung juga menandatangani Berita Acara Serah Terima hibah lahan di Kota Baru seluas 17 hektar untuk Kejati Lampung.

Acara tersebut turut dirangkaikan dengan peluncuran Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung, yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.*

JurnalKota.net  – BANDARLAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen untuk menjadikan data dan statistik sebagai fondasi utama dalam merancang pembangunan daerah yang terarah, adil dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembina Apel Siaga Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 dengan tema “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju”, di Lapangan KORPRI, Komplek Dinas Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

Wagub Jihan berpendapat tema yang diusung menjadi pengingat bahwa data bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi bahan bakar utama dalam pengambilan keputusan dan ia mengibaratkan statistik sebagai kompas bagi sebuah kapal.

“Tanpa kompas, kapal pembangunan kita bisa kehilangan arah,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sedang menapaki jalan panjang menuju Indonesia Emas 2045, dengan visi menjadi negara yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan dimana untuk mencapai visi tersebut, ada dua transformasi besar yang harus dijalankan, yakni transformasi ekonomi dan transformasi sosial.

Ia menekankan transformasi ekonomi diarahkan untuk membangun struktur ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing, dan digital-friendly, namun tetap menguatkan sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan energi terbarukan.

Sementara itu, transformasi sosial menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan masyarakat, serta penegakan prinsip keadilan dan inklusivitas.

“Kedua transformasi besar ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wagub Jihan mencontohkan bagaimana data berperan dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Ia mencontohkan dalam penanggulangan kemiskinan, data membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

Lebih lanjut, di Provinsi Lampung data juga menjadi penentu arah pembangunan daerah dimana Lampung memiliki berbagai sektor unggulan yang berkontribusi pada perekonomian nasional, mulai dari kopi yang sudah mendunia, ubi kayu dan jagung sebagai penopang pangan nasional, hingga pariwisata yang terus bertumbuh.

Dengan dukungan data yang kuat, Pemprov dapat mempercepat langkah pengembangan sektor unggulan sekaligus memperkuat daya saing daerah di pasar global.

Wagub Jihan juga menekankan bahwa statistik bukan hanya milik Badan Pusat Statistik (BPS) atau pemerintah, tetapi milik semua pihak yakni dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat juga merupakan penyedia sekaligus pengguna data.

“Tanggung jawab menghadirkan statistik yang berkualitas adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa momentum HSN 2025 ini juga menjadi ajang penting untuk menyongsong Sensus Ekonomi 2026 yang akan memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi dunia usaha dan perekonomian nasional, termasuk Lampung dan hasilnya akan menjadi dasar bagi penguatan daya saing usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengajak semua pihak untuk mendukung penuh sensus tersebut dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi di lapangan.

“Data yang kita berikan hari ini akan menentukan kebijakan yang kita rasakan esok hari,” ujarnya.

Selain itu, Wagub Jihan juga menegaskan bahwa pembangunan Lampung ke depan tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam.

Lebih dari itu, Lampung harus memanfaatkan kekuatan sumber daya data untuk merancang program pembangunan yang lebih presisi.

Dengan data yang baik, menurutnya, pemerintah bisa merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, mengembangkan komoditas unggulan hingga menembus pasar global, serta membangun infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.

Menutup sambutannya, Wagub Jihan mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan data.

Kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, menurutnya sangat penting untuk memastikan data tidak hanya terkumpul, tetapi juga diolah dan dimanfaatkan demi kemajuan bersama.

“Dengan kolaborasi, kita tidak hanya memiliki data yang akurat, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk membawa Lampung semakin maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, diberikan juga penghargaan kepada OPD dilingkungan Pemprov Lampung, yakni kategori Sinergi Strategis Penguatan Statistik yang diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Selanjutnya, kategori Kolaborasi Data Statistik yang diraih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan kategori Pemanfaatan Statistik untuk Perencanaan Pembangunan yang diraih oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin Rapat Penanganan Banjir di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Kamis (25/9/2025).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan memastikan Lampung benar-benar siap menghadapi musim hujan.

“Bukan hanya dalam aspek penanganan darurat, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Jihan, Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir yang diprediksi akan meningkat seiring datangnya musim hujan pada Oktober 2025 hingga awal tahun 2026.

Rapat tersebut dilaksanakan menyusul tingginya intensitas bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2025, dengan catatan 119 kejadian banjir dan 41 tanah longsor di berbagai wilayah Provinsi Lampung hingga September 2025, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan arahan terkait penanganan banjir di Lampung dikawal dengan serius dan terukur.

“Kita perlu mengevaluasi apa yang belum dan sudah dikerjakan, serta apa yang perlu segera dikerjakan. Kita akan memperkuat sistem drainase dan infrastruktur, melakukan identifikasi sungai-sungai penyebab banjir, inspeksi pintu air, optimalisasi waduk dan bumbung, hingga pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal di titik rawan banjir,” tegasnya.

Selanjutnya, Wagub Jihan juga menekankan pentingnya persiapan pencegahan bencana banjir sebelum memasuki musim penghujan.

Menurutnya, persiapan pencegahan bencana banjir dimulai dari pentingnya manajemen air terpadu, termasuk pemanfaatan pompa mobile seperti yang diterapkan di wilayah Jakarta, serta pengaturan debit air bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Selain itu, penggunaan sistem peringatan dini dari BMKG dan integrasi data melalui dashboard online, ditambah optimalisasi aplikasi Lampung-In akan menjadi bagian dari strategi terpadu dalam menghadapi musim hujan.

“Normalisasi tidak boleh menunggu banjir terjadi. Kita harus pastikan sebelum musim hujan datang, infrastruktur air sudah siap menampung debit tinggi,” tegasnya.

“Pengendalian tata ruang dan lingkungan harus menjadi langkah jangka panjang, sementara untuk jangka pendek kita siapkan posko-posko, terus mengedukasi masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan lintas instansi agar Lampung siap menghadapi intensitas hujan yang semakin tinggi,” tambahnya.

Selain Pencegahan bencana banjir, Pemerintah Provinsi Lampung juga mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan pasca bencana banjir, termasuk menyediakan bantuan logistik, berbagai layanan kesehatan, dan program rehabilitasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mempersiapkan bantuan berupa alat pompa air (alkon), sembako, peralatan kebersihan kepada daerah yang terdampak, serta meminta pemerintah dari kabupaten dan kota yang terdampak segera menyiapkan e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, agar proses pemulihan dapat dipercepat dengan dukungan pusat.

Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Lampung juga telah memastikan kesiagaan layanan publik pasca bencana banjir, mulai dari layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, pendistribusian bantuan dan koordinasi jalur evakuasi di wilayah rawan banjir, serta pemantauan penyakit pasca bencana banjir.

Wagub Jihan menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Dengan strategi terpadu mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi pasca-bencana, diharapkan risiko banjir dapat ditekan dan dampak sosial-ekonomi masyarakat dapat diminimalisir.*

JurnalKota.net – BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, melantik 4 pejabat pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (25/9/2025).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/5323/VI.04/2025 tanggal 24 September 2025 dan Nomor 800.1.3.3/5225/VI.04/2025 tanggal 19 September 2025.

Adapun pejabat yang dilantik yaitu:

1. Frans Oktarian sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Data, Infrastruktur, dan Jaringan UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan BPKAD Provinsi Lampung.

2. Ari Ben Lahan sebagai Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

3. Muhammad Aziz Shosan sebagai Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

4. Yetri Darnas sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya pada UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Wagub Jihan menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ia menyatakan keyakinannya bahwa pejabat yang baru dilantik mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggung jawab yang diemban.

Pelantikan ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian target pembangunan di Provinsi Lampung dalam mewujudkan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.*

JurnalKota.net – METRO —– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI Wihaji menghadiri puncak Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day) Tahun 2025 di Lapangan Mulyojati, Kota Metro, Kamis (25/9/2025).

Pada acara itu, Menteri Wihaji menegaskan pentingnya program KB dalam upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa.

Menurutnya, penggunaan kontrasepsi dalam program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk atau menunda kehamilan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kehamilan yang berisiko tinggi.

“Melalui program KB, diharapkan masyarakat dapat menghindari empat kondisi kehamilan yang berisiko tinggi, yaitu 4T: Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat (jarak kelahiran terlalu rapat), dan Terlalu Banyak (jumlah anak terlalu banyak),” ujar Wihaji.

Ia menjelaskan, penggunaan metode kontrasepsi merupakan langkah strategis dalam pengaturan kehamilan dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Lebih jauh, program KB juga berperan dalam memastikan anak-anak yang lahir adalah anak-anak yang sehat dan terbebas dari risiko stunting.

“Dengan KB, jumlah dan jarak kelahiran bisa direncanakan dan dikendalikan. Ini penting agar anak lahir dalam kondisi terbaik, sehat, dan tidak mengalami stunting,” katanya.
mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda, untuk membangun keluarga yang terencana demi terciptanya keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Wagub Jihan mengatakan tema peringatan tahun ini adalah “Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Emas 2025: Kehamilan Terencana, Keluarga Sejahtera”.
Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan upaya menyiapkan generasi emas Indonesia, khususnya generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Hari Kontrasepsi Sedunia bukan sekadar peringatan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing,” ujar Jihan.

Jihan menyebut kontrasepsi menjadi fondasi utama dalam menurunkan angka stunting, mencegah kehamilan risiko tinggi, serta membangun generasi yang tangguh.

Menurutnya, kontrasepsi bukan hanya soal menunda kehamilan, tetapi cakupan yang jauh lebih luas yaitu bagaimana mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

“Dengan adanya jarak kehamilan yang cukup, fokus dapat diberikan untuk merawat dan menumbuhkan anak dengan baik, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan keluarga,” katanya.

Namun meski begitu, menurutnya masih terdapat tantangan, dimana capaian penggunaan metode kontrasepsi modern, angka unmet need, serta kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih belum memenuhi target nasional.

“Padahal, perencanaan keluarga yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga berkontribusi besar dalam percepatan penurunan angka stunting,” ujarnya.

Jihan menuturkan Provinsi Lampung menyatakan kesiapan berkolaborasi dan berkomitmen penuh mendukung program-program pemerintah pusat dalam pengentasan stunting dan penguatan ketahanan keluarga.

“Kami memohon pengawalan, arahan, dan dukungan dari pemerintah pusat agar terus dapat berkontribusi aktif dalam membangun Indonesia sehat dan generasi emas 2045,” katanya.

Ia mengajak seluruh pihak, baik Pemerintah Kabupaten/Kota, tenaga kesehatan, organisasi profesi, maupun masyarakat, untuk terus meningkatkan partisipasi dalam pelayanan KB, khususnya KB pasca persalinan dan penggunaan MKJP.

“Dengan kehamilan yang terencana, keluarga dapat memaksimalkan kasih sayang, perhatian, serta dukungan finansial kepada anak, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung optimal dan risiko stunting dapat ditekan,” ujarnya.*